Kemiskinan Ekstrem Terus Melanda Masyarakat Pinggiran, DPRD Jember Dorong Adanya Intervensi Nyata dari PTPN dan Perhutani

DPRD JEMBER – Dalam diskusi bertajuk Kemiskinan Ekstrem di Lahan Produktif, Siapa yang Bertanggung Jawab? yang digelar di Gedung Soedjarwo, Universitas Jember, Senin (13 April 2026), DPRD Jember turut menyampaikan perspektifnya untuk membantu menyusun strategi pengentasan kemiskinan.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Ardi Pujo Prabowo mengatakan angka kemiskinan ekstrem masih sangat tinggi di Jember, khususnya terjadi di kawasan PTPN dan Perhutani.

“Rata-rata masyarakat ini memiliki penghasilan yang sangat rendah, sekitar Rp35.000 hingga Rp45.000 per hari. Dan Mirisnya, mereka bukan pegawai tetap, melainkan hanya pekerja musiman,” ujarnya.

Ia menyampaikan, meskipun kini adanya penurunan angka kemiskinan di Jember yang kini berada di kisaran 8% dari sebelumnya 9,51%. Namun demikian, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut belum sepenuhnya terselesaikan dan masih menjadi tantangan besar.

“Meski mengapresiasi penurunan angka kemiskinan di Jember yang kini menyentuh angka 8% dari sebelumnya 9,51%, Ardi menekankan bahwa tantangan besar masih ada di depan mata,” imbuhnya.

Namun faktanya, masih banyak sekali warga yang tinggal di atas lahan milik negara, tetapi masih terjebak dalam kondisi ekonomi yang sulit.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan, sehingga perlu langkah strategis yang diambil dalam mengatasi kemiskinan ekstrem tersebut,” paparnya.

Tidak hanya di situ, persoalan muncul juga menurut Ardi, karena rumit persoalan administrasi yang kerap menghambat masyarakat dalam memperoleh bantuan pemerintah, seperti program perbaikan rumah tidak layak huni.

“Kondisi ini diperparah dengan status administratif yang sering menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan bantuan pemerintah, seperti bantuan bedah rumah atau perbaikan hunian tidak layak,” ucapnya.

Ia mendorong PTPN dan Perhutani agar lebih aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

“Kami meminta PTPN dan Perhutani untuk lebih proaktif dalam memberdayakan warga setempat,” jelasnya.

“Bukan hanya bantuan semata, tetapi juga harus ada langkah yang jelas dan jangka panjang, sehingga upaya pengentasan kemiskinan bisa dilaksanakan dengan serentak,” tambahnya.

Salah satu gagasan yang ia tawarkan adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program ketahanan pangan yang saat ini menjadi prioritas pemerintah pusat.

“Kami menawarkan adanya program ketahanan pangan dengan melibatkan masyarakat setempat, karena ini salah satu program Presiden,” tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif, telah berupaya mendorong layanan administrasi kependudukan secara jemput bola agar masyarakat memiliki legalitas yang jelas.

Politisi Gerindra ini menambahkan, bahwa juga harus ada penerapan program CSR yang lebih edukatif atau skema kerja sama dalam pengelolaan lahan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.***