DPRD JEMBER – Harga bahan bangunan atau material mengalami kenaikan, perwakilan kontraktor dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mengadu ke Komisi C DPRD Kabupaten Jember.
Mereka menilai, dengan kondisi politik dunia yang terjadi saat ini membuat bahan material untuk bahan bangunan mengalami lonjakan tidak menentu.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Agung Budiman, S.T mengatakan, pelaku usaha di bidang konstruksi mengeluhkan terkait ketidakpastian harga bahan bangunan di tengah kondisi politik dunia yang tidak menentu saat ini.
“Mereka galau bila harga bahan bangunan ini tidak menentu, mereka kuatir bila sudah kontrak harganya berubah-berubah. Kami meminta agar harga satuan segera ditetapkan dan segera dilaksanakan, mengingat Azas manfaat masyarakat segera berjalan,” katanya, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gapensi Jember, Rabu (29 April 2026).
Bahkan Agung meminta, jangan sampai kejadian seperti tahun 2025 kembali terulang dan membuat para kontraktor kejar target selesai hingga membuat mutu atau kualitas kurang bagus.
Jadi menurut Agung, kalau sudah tahu harga, maka jika harga tinggi para kontraktor tidak menawar. Bahkan tadi disampaikan dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) kalau rencana harga sudah ada, tinggal penetapan dari Perangkat Daerah (PD) atau mungkin tinggal menunggu petunjuk yang lain.
“Jadi bisa mengukur sendiri kualitasnya, karena lebih tahu setelah kontrak. Jangan sampai mutu tidak sesuai,” jelasnya.
Memang setiap harga di setiap kota berbeda, bahkan untuk saat ini di kota sebelah berbeda. Jadi mengacu kepada daerah masing-masing. “Produknya lokal, karena juga terpengaruh dengan jarak, yang harganya juga tidak sama,” ujarnya.
Sedangkan, Wakil Ketua I BPC Gapensi Kabupaten Jember, Erwindo Wicaksono menyampaikan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Januari – Februari harga aspal yang dikeluarkan Rp1,5 juta dan AMP mengeluarkan lebih dari itu.
“Kita masa sebelum kerja kita rugi. Dikaji ulang 15 April kemarin ada kenaikan, hingga ada AMP memberikan harga Rp1,9 juta. Kita juga bingung, nanti dinas atau OPD ini mau mengeluarkan berapa,” ungkapnya.
“Karena yang diharapkan teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang normal atau layak, dan tidak mempengaruhi kualitas,” lanjutnya.
Karena bila harga tinggi, dikawatirkan rekan-rekan kontraktor mengurangi kualitas. Dari itu, dengan adanya RDP ini diharapkan harga bisa normal dan segera muncul kepastian.
“Di Jember sudah ada AMP dengan harga Rp1,9 juta. Kalau menunggu kepastian atau pekerjaan mundur, tentu di tahun ini akan mengalami kesulitan,” akunya.
“Jadi kami berharap pekerjaan bisa segera di launching, agar teman-teman konstruksi bisa segera bekerja dan perputaran ekonomi bisa berjalan,” harapnya.
A WordPress Commenter says: