Hadapi Tantangan dalam Penyerapan Lulusan PPG yang Besar, Ini Kata DPRD Jember

DPRD JEMBER – Kabupaten Jember saat ini tengah dihadapkan pada persoalan serius terkait penyerapan tenaga pendidik baru. Berdasarkan data terkini, dari total 336 lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) kategori Prajabatan, sebanyak 115 orang masih belum memperoleh pekerjaan sebagai guru.

Dengan demikian, hanya sekitar 221 alumni yang telah aktif mengajar di berbagai satuan pendidikan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Widarto, S. S, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sedang berupaya mengajukan penambahan formasi tenaga pengajar melalui kebijakan khusus yang memberikan kesempatan lebih besar bagi para lulusan PPG.

Kebijakan ini dinilai sangat relevan karena bertepatan dengan meningkatnya jumlah guru senior yang akan memasuki masa pensiun pada tahun ini.

“Kami telah melakukan langkah-langkah untuk mengajukan kebutuhan tenaga pendidik di tahun mendatang, dengan memberikan prioritas bagi rekan-rekan lulusan PPG. Tahun ini saja, sekitar 450 guru diperkirakan akan pensiun, sehingga kekosongan posisi tersebut bisa dimanfaatkan oleh para lulusan baru,” ungkap Widarto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa, 11 November 2025.

Ia juga menegaskan bahwa rencana penambahan tenaga pendidik ini tidak akan memberikan beban berat pada keuangan daerah. Hal tersebut disebabkan karena formasi yang diusulkan bersifat pengganti bagi guru yang telah pensiun, bukan tambahan baru.

Lebih lanjut, Widarto menuturkan bahwa DPRD akan mendorong agar lulusan PPG mendapatkan prioritas melalui jalur Komisi D, serta memastikan adanya koordinasi antara pemerintah kabupaten, DPRD, dan pemerintah pusat dalam realisasinya.

“Kami akan mengawal penuh kebijakan ini lewat Komisi D DPRD Kab. Jember. Teman-teman di dewan juga berkomitmen memberikan perhatian khusus terhadap aspirasi lulusan PPG,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, perwakilan lulusan PPG Prajabatan Jember, Ahmad Haris, menyampaikan apresiasi terhadap langkah DPRD dan pemerintah daerah yang mulai menyoroti kebijakan prioritas bagi para calon guru profesional tersebut.

Menurut Haris, para lulusan berharap pemerintah daerah dapat membuka rekrutmen tenaga pengajar baru pada tahun depan. Hal ini juga sejalan dengan target Kementerian Pendidikan yang berkomitmen menyelesaikan persoalan tenaga honorer paling lambat pada 30 Desember 2025.

“Harapannya, pada tahun 2026 pemerintah bisa fokus merekrut tenaga pendidik dari lulusan PPG Prajabatan. Kami akan terus memantau dan memastikan agar pembukaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu benar-benar terlaksana,” pungkas Haris.***