Fraksi PPP DPRD Jember Dukung Optimalisasi PAD dan Dorong Parkir Berlangganan Diberlakukan Lagi pada 2026

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kab. Jember memberikan dukungan penuh terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,376 triliun tanpa menaikkan pajak daerah.

Juru Bicara Fraksi PPP, Ikbal Wilda Fardana, menilai langkah pemerintah yang memilih menutup kebocoran pajak sebagai strategi utama merupakan pendekatan yang tepat.

“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan pajak. Optimalisasi dan menambal kebocoran jauh lebih adil bagi masyarakat,” ujarnya.

Ikbal menegaskan pentingnya menghidupkan kembali parkir berlangganan sebagai sumber PAD yang efektif.

“Saat diberlakukan, parkir berlangganan menghasilkan Rp19 miliar. Tahun 2024 hanya Rp1,5 miliar. Ini bukti nyata perlunya kebijakan itu diaktifkan kembali pada 2026,” tegasnya.

Ia meminta Peraturan Bupati segera diselesaikan agar Perda Nomor 1 Tahun 2024 memiliki landasan hukum yang lengkap.

Terkait APBD 2026 sebesar Rp4,3 triliun lebih, PPP menyoroti proyeksi defisit mencapai Rp182 miliar. Karena itu, Ikbal menilai setiap alokasi anggaran harus berdampak langsung pada masyarakat.

Di sektor pendidikan, Fraksi PPP mengapresiasi anggaran Rp1,375 triliun namun meminta kejelasan penggunaan.

“Kami ingin penjelasan rinci terkait peningkatan kualitas guru, rehabilitasi ruang kelas, dan beasiswa siswa kurang mampu. Pengawasan harus ketat agar tepat sasaran,” katanya.

Pada sektor kesehatan, PPP mendukung anggaran Rp1,541 triliun untuk home care dan target UHC 100%.

“Kami minta pemerintah memastikan ketersediaan obat, alat kesehatan, dan insentif tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil,” tegas Ikbal.

Di sisi infrastruktur, PPP menilai anggaran Dinas PUPR sebesar Rp221 miliar masih rendah.

“Kami mendorong penambahan untuk jalan, drainase, dan air bersih, terutama di desa dan wilayah rawan banjir,” ujarnya.

Sementara itu, anggaran pertanian sebesar Rp55,64 miliar dianggap belum mencukupi kebutuhan sektor agraris.

“Fokus harus pada bantuan sarana produksi pertanian yang tepat sasaran dan tepat waktu,” tambahnya.

Untuk sektor UMKM, PPP menilai anggaran Rp29,97 miliar perlu diarahkan ke program yang lebih strategis.

“Akses permodalan murah, pemasaran digital, dan pendampingan berkelanjutan harus diprioritaskan agar UMKM benar-benar naik kelas,” jelas Ikbal.

Fraksi PPP DPRD Jember juga mendukung langkah Bapenda melakukan pendataan wajib pajak baru untuk pajak reklame dan restoran.

“Pendekatan persuasif dan penggunaan Tapping Box adalah langkah positif untuk memperluas basis pajak tanpa membebani pelaku usaha,” pungkasnya.***