Fraksi PKB Soroti Ketidakhadiran Wakil Bupati Jember dalam Rapat Paripurna DPRD

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jember melontarkan kritik terhadap Wakil Bupati Djoko Susanto yang dinilai minim partisipasi dalam rapat-rapat paripurna DPRD. Berdasarkan catatan, Djoko hanya hadir dalam 2 dari 13 rapat paripurna yang digelar sepanjang tahun ini.

Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, Nurhuda Candra Hidayat, dalam forum rapat paripurna yang membahas Pandangan Akhir terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Ia menilai, absennya Wakil Bupati secara berulang mencerminkan sikap tidak menghargai lembaga legislatif. “Ketidakhadiran tersebut seolah menunjukkan sikap meremehkan agenda-agenda penting yang menyangkut kepentingan masyarakat Jember. Kehadiran Wakil Bupati bukan hanya sebatas kehadiran seremonial, tapi merupakan kewajiban konstitusional dan bentuk tanggung jawab atas pemerintahan yang transparan,” kata Candra.

Ia juga menekankan bahwa ketidakhadiran yang terus-menerus tersebut dapat menghambat pembahasan kebijakan strategis di tingkat daerah. Karena itu, Fraksi PKB meminta penjelasan resmi dari Wakil Bupati serta komitmen untuk lebih hadir aktif dalam kegiatan DPRD ke depannya. “DPRD bukan sekadar lembaga formalitas. Ini adalah mitra kerja pemerintah daerah yang wajib dihormati. Jika absensi seperti ini terus berlanjut, maka publik layak mempertanyakan sejauh mana keseriusan Wakil Bupati dalam menjalankan amanah,” ujarnya.

Meski memberikan kritik, Fraksi PKB tetap menyampaikan ajakan positif kepada Djoko Susanto untuk meninggalkan dinamika yang tidak produktif dan mulai memprioritaskan langkah-langkah konkret dalam tata kelola birokrasi. “Kami mengajak Wakil Bupati untuk menunjukkan kedewasaan politik dengan mengalihkan energi dari dinamika yang kurang bermanfaat menuju kerja nyata demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, Bupati Jember, Muhammad Fawait, enggan memberikan komentar atas kritik tersebut. Ia menyatakan bahwa sebagai tamu dalam rapat DPRD, dirinya tidak berada dalam posisi untuk menanggapi. “Saya hanya tamu dalam forum ini, jadi biarlah Ketua DPRD yang menjawab karena beliau sebagai tuan rumah,” ucapnya singkat.

Tak hanya menyampaikan kritik, Fraksi PKB juga menyampaikan sejumlah masukan terkait kebijakan pembangunan daerah. Salah satunya adalah soal pengelolaan aset milik daerah. Mereka mendorong adanya inventarisasi aset serta pelaksanaan lelang aset secara digital untuk efisiensi dan transparansi. “Aset-aset yang tidak produktif seharusnya bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih prioritas, seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan publik lainnya,” jelas Candra.

Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka menilai perlunya digitalisasi sistem, intensifikasi pajak, serta optimalisasi sektor pariwisata yang dinilai masih memiliki potensi besar. “Kami juga mendorong pemerintah untuk memberi perhatian lebih pada pengembangan UMKM dan sektor ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal,” tutupnya.