Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Soroti Kemiskinan, Pendidikan Gratis, dan Penguatan UMKM dalam RAPBD 2026

DPRD JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kab. Jember menyoroti sejumlah isu krusial dalam pembahasan RAPBD 2026, mulai dari kemiskinan, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan petani dan UMKM.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Widarto, menegaskan bahwa penurunan kemiskinan harus menjadi prioritas yang benar-benar terukur.

“Data BPS 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan Jember mencapai 8,67 persen atau sekitar 216 ribu jiwa. Ini tertinggi kedua di Jawa Timur,” ujarnya.

“Karena itu pengentasan kemiskinan harus ditempuh lewat dua jalan: mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” imbuhnya.

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,74 persen, namun mengingatkan pentingnya penguatan layanan dasar.

“Keberhasilan UHC harus disertai peningkatan kualitas pelayanan dan disiplin fiskal. Puskesmas perlu diperkuat, sistem data kesehatan harus akurat, dan keberlanjutan UHC wajib dijaga tanpa menggerus ruang fiskal pembangunan,” tegas Widarto.

Di sektor pendidikan, pihaknya menekankan pentingnya akses yang adil dan gratis bagi seluruh warga Jember.

“Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 jelas menegaskan pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin tanpa biaya, baik negeri maupun swasta. Pemerintah daerah harus mulai melaksanakan putusan ini secara bertahap dan terukur,” katanya.

Ia juga menekankan perlunya verifikasi data lahan pertanian untuk mempercepat penetapan Perda LP2B.

“Petani yang mempertahankan lahannya berhak mendapat insentif, mulai dari keringanan PBB, prioritas irigasi, hingga akses permodalan dan asuransi pertanian. Ini bentuk keberpihakan nyata,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai UMKM memiliki peran strategis bagi perekonomian Jember.

“UMKM menyumbang 21,01 persen PDRB. Karena itu penguatan UMKM harus menjadi prioritas anggaran, termasuk permodalan, pelatihan manajemen, digitalisasi usaha, dan kepastian payung hukum lewat Raperda UMKM,” tegasnya.

Widarto juga menyinggung pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penanganan stunting.

“Prevalensi stunting masih 30,3 persen. Kita tidak perlu berdebat angka, tetapi stunting adalah musuh bersama yang harus ditangani lintas sektor,” ungkapnya.

Ia menutup dengan penegasan bahwa seluruh kebijakan harus diarahkan untuk menurunkan beban rakyat.

“Pendidikan gratis, kesehatan berkualitas, ekonomi rakyat yang kuat, dan petani yang terlindungi adalah fondasi Jember yang maju dan berkeadilan,” pungkasnya.***