Fraksi NasDem Soroti RAPBD Jember 2026: Anggaran Seret, OPD Diminta Lebih Inovatif

DPRD Jember – Fraksi NasDem DPRD Kab. Jember memberikan pandangan umumnya, terkait nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

RAPBD TA 2026 yang telah diserahkan ke DPRD Kab. Jember, mendapatkan berbagai masukkan karena adanya pengurangan dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp350 miliar, termasuk DBHCHT.

Juru bicara Fraksi NasDem DPRD Kab. Jember David Handoko Seto mengatakan, dengan kondisi tersebut pemerintah daerah harus fokus pada program prioritas.

“Khususnya yang berdampak pada ketahanan pangan, perekonomian, kesehatan dan pendidikan yang tidak boleh terpengaruh,” ujarnya, Jumat 14 November 2025.

Kendati demikian, pihaknya juga menyampaikan bahwa dalam APBD 2025 ini serapan anggarannya masih sangat rendah sekali sekitar kurang dari 60 persen.

“Hal ini menunjukkan adanya kendala yang signifikan dalam perencanaannya, misalnya bupati full speed tetapi malah PD nya yang lambat,” imbuhnya.

Maka dari itu, David menegaskan jika seharusnya PD ini bisa mengambil langkah inovasi dan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja.

“Khususnya bagi PAD penghasil yang seharusnya menciptakan terobosan demi mendongkrak PAD, sehingga kemandirian fiskal bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

Ia menjabarkan, seharusnya dalam pelaksanaannya harus ada evaluasi terhadap PD dengan memberikan reward maupun punishment.

“Karena dalam implementasi program, sampai saat ini masih selalu berada dilakukan di akhir tahun secara terus menerus,” paparnya.

“Hal ini pasti akan berdampak kepada kualitas pekerjaan, sehingga tidak maksimal dan mudah rusak kembali,” jelasnya.

Sedikitnya ada 5 catatan penting, pertama untuk memperhatikan lingkungan karena saat ini banyak sekali dampak langsung yang dirasakan masyarakat.

“Seperti bencana banjir yang setiap tahunnya terjadi, maka perlu langkah tata ruang yang sesuai perencanaan. Terutama kepada para pengembang perumahan yang kerap kali membangun secara asal-asalan, tanpa memperhatikan aspek lingkungan,” pungkasnya.

Selanjutnya, sektor kesehatan yang mana ingin mencanangkan program home care di tahun 2026 mendatang.

“Maka kami meminta agar perencanaannya harus sangat matang, sehingga kebutuhan masyarakat di sektor kesehatan benar-benar bisa terlayani,” tegasnya.

David mengungkapkan, jika rencana aktivasi Bandara Notohadinegoro harus dilakukan dan ini harus disinergikan dengan Angkasa Pura agar pengelolaannya profesional.

Kemudian, ia menyoroti terkait dengan  total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 4,39 triliun, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar 31,14%.

“Ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih agresif dalam menggali potensi PAD melalui digitalisasi layanan, penguatan BUMD, dan optimalisasi sektor pajak dan retribusi,” jelasnya.

“Di sisi belanja, kami mencatat bahwa belanja pegawai mencapai 33,97% dari total belanja, melebihi batas maksimal 30% sebagaimana diatur dalam regulasi. Kami meminta agar dilakukan rasionalisasi belanja pegawai dan peningkatan belanja modal yang saat ini hanya 7,54%, agar pembangunan fisik dan pelayanan publik dapat lebih optimal,” tutupnya.***