Fraksi NasDem DPRD Jember Soroti Mitigasi Bencana dan Ketepatan Perizinan, Budi: Butuh Langkah Nyata

DPRD JEMBER – Fraksi NasDem DPRD Jember menegaskan perlunya penguatan mitigasi bencana di daerah yang rawan banjir dan longsor.

Hal ini disampaikan saat pandangan akhir fraksi, saat sidang paripurna di DPRD Jember, Jumat 28 November 2025 malam.

Juru Bicara Fraksi NasDem, Budi Wicaksono menyampaikan bahwa upaya pencegahan harus diperkuat melalui anggaran, regulasi, hingga pemberdayaan relawan.

“Kita tidak bisa hanya fokus pada penanganan setelah bencana. Edukasi dan mitigasi jauh lebih penting,” kata Budi.  Ia meminta pemerintah daerah menambah alokasi anggaran untuk pembangunan tanggul, penghijauan, dan program kesiapsiagaan lainnya.

Budi juga menyoroti lambannya penyelesaian sejumlah regulasi penting yang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai landasan hukum.  “Raperda yang seharusnya mendukung stabilitas daerah justru tidak kunjung selesai. Eksekutif harus lebih serius,” tegasnya.

Menurutnya, kepastian regulasi sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan dan pengurangan risiko bencana.

Fraksi NasDem turut mendesak pemerintah mengaktifkan kembali Forum Pengurangan Risiko Bencana.  “Relawan perlu diberi wadah. Kalau mereka diberdayakan, beban pemerintah daerah akan jauh lebih ringan,” ujarnya.

Selain isu kebencanaan, Fraksi NasDem DPRD Jember juga menyoroti lemahnya pengawasan perizinan. Maka Budi meminta Bupati menugaskan OPD perizinan agar lebih teliti sebelum menerbitkan izin usaha maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Kami sering menemukan pengusaha mengakali perizinan. Ada yang mengklaim peil banjir sudah sesuai, padahal tata ruangnya melanggar aturan dan sering memicu banjir di sekitar perumahan,” jelasnya.

Fraksi NasDem juga memberikan apresiasi terhadap layanan home care yang akan diluncurkan pada awal tahun 2026 mendatang.  “Program ini membantu warga yang kesulitan mengakses puskesmas atau rumah sakit. Dengan kendaraan home care, layanan bisa datang langsung ke rumah,” ungkap Budi.

Ia juga mengapresiasi tambahan unit Damkar, namun mengingatkan perlunya dukungan anggaran operasional.  “Damkar tidak sekadar memadamkan api. Mereka unit yang dituntut serba bisa. Ke depan, kalau memungkinkan, Damkar perlu menjadi OPD mandiri,” tambahnya.

Budi mengingatkan agar OPD yang menangani program wajib seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur diisi pejabat yang benar-benar kompeten.  “RPJMD hanya akan tercapai bila nakhodanya tepat,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menyambut baik rencana dibukanya rute penerbangan Jember-Bali pada 5 Desember 2025.  “Ini bukan hanya soal mobilitas, tapi simbol kemajuan dan peluang ekonomi,” katanya.

Budi menambahkan, saat ini Perda RTRW masih belum kunjung selesai padahal regulasi ini menjadi salah satu landasan untuk menentukan arah pembangunan Kab. Jember.

“Tata ruang itu pondasi pembangunan. Kalau lambat, investasi dan pelayanan publik ikut terhambat. Eksekutif harus bergerak cepat dan transparan,” tutupnya.