Fraksi NasDem Apresiasi Pembukaan Jalur Baru Jember-Bali, Budi: Mudah-mudahan Lancar, Tidak Ada Penundaan

DPRD Jember – Setelah mengaktifkan penerbangan Jember-Jakarta, kini Bupati Jember Muhammad Fawait berancang-ancang membuka jalur baru: Jember-Bali. Bahkan penerbangan perdana dari bandara Notohadinegoro, Jember menuju Denpasar Bali dijadwalkan landing tanggal 5 Desember 2025.

Fraksi NasDem DPRD Jember memberikan apresiasi terhadap penerbangan jalur baru tersebut.

Menurut juru bicara Fraksi NasDem DPRD Jember, Budi Wicaksono, dengan dibukanya jalur penerbangan Jember-Bali, masyarakat Jember dan sekitarnya akan merasakan kemudahan baru dalam mobilitas dengan Pulau Bali.

“Mudah-mudahan lancar, tidak ada penundaan,” ucapnya saat menyampaikan Pandangan Akhir Fraksinya terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 di gedung DPRD Jember, Jumat (28/11/2025).

Budi menambahkan, pembukaan rute  baru tersebut bukan sekadar menambah pilihan transportasi, tetapi juga menjadi simbol kemajuan daerah dan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi serta pariwisata.

“Dengan adanya penerbangan ini, Jember semakin terhubung dengan pusat pariwisata internasional Bali,” jelasnya.

Anggota Fraksi NasDem DPRD Jember  tersebut berharap agar pembukaan jalur Jember -Bali menjadi titik awal bagi peningkatan daya saing daerah, memperkuat identitas Jember sebagai kota kreatif, sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat di dua wilayah.

“Singkatnya, penerbangan Jember – Bali adalah langkah maju yang membawa harapan baru: lebih dekat, lebih cepat, lebih berkembang,” ulasnya.

Dalam kesempatan itu, Budi juga memberikan apresiasi kepada Bupati Jember Muhammad Fawait terkait berjalannya proyek infrastruktur jalan walaupun dengan keterbatasan anggaran. Namun demikian, Budi berharap ke depan Dinas PU Bina Marga melaksanakan pemetaan serius terhadap infrastruktur yang harus segera mendapatkan sentuhan untuk dibangun atau direnovasi.

Budi juga menyoroti program prioritas ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebagai mandatori spending seperti amanah yang tertuang dalam APBD, harus dipastikan nahkoda OPD-nya tidak boleh coba-coba agar program berjaalan sebagaimana mestinya.

“Pastikan mereka adalah pejabat yang benar-benar kompeten di bidangnya untuk bisa memproyeksikan RPJMD sebagai representasi visi misi bupati,” pintanya.

Budi juga menekankan pentingnya eksekutif dan legislatif kompak, tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia mengibaratkan eksekutif dan legislatif satu tubuh. Bila satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan dampaknya. Begitu pula bila satu bagian tubuh sehat dan bahagia, maka seluruh tubuh ikut merasakan manfaatnya.

“Eksekutif dan legislatif tidak bisa berjalan sendiri. Mereka harus saling menguatkan, karena tubuh pemerintahan hanya akan sehat bila semua bagiannya bekerja harmonis,” terangnya.

Budi percaya bahwa R-APBD 2026 harus menjadi instrumen perubahan, bukan sekadar rutinitas birokrasi. Karena itu, Fraksi NasDem mendukung pengesahan R-APBD dengan catatan bahwa seluruh rekomendasi dan aspirasi masyarakat yang telah kami sampaikan selama pembahasan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan anggaran.

“Mari kita jaga semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, demi mewujudkan Jember baru, jember maju dan barokah,” pungkasnya.