Fraksi Golkar Amanah Sebut Jember Darurat RTRW

DPRD Jember – Berlarut-larutnya pengesahan Raperda RTRW Kabupaten Jember menjadi sorotan Fraksi Golkar Amanah DPRD Jember dalam Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksinya terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 di gedung DPRD Jember, Jumat (28/11/2025).

Menurut juru bicara Fraksi Golkar Amanah, Agung Budiman, saat ini Jember menghadapi kondisi darurat tata ruang. Ketidakpastian regulasi mengancam daya saing daerah, menghambat investasi, dan berpotensi mematikan program strategis seperti pembangunan rumah rakyat.

“Tanpa RTRW yang terkini, pembangunan kita berjalan tanpa arah yang jelas,” ucapnya.

Karena itu, Agung mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan Perda RTRW Jember sebagai agenda prioritas di masa-masa mendatang. “Perda RTRW bukan sekadar dokumen, melainkan peta jalan menuju Jember yang maju, tertata, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain itu, Agung juga menyinggung alokasi anggaran pendidikan  di Kabupaten Jember yang sudah di atas 20 persen. Kendati begitu, ia mengingatkan agar anggaran tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam mewujudkan pendidikan yang gratis dan berkualitas.

“Transparansi dalam penyaluran bantuan operasional sekolah dan beasiswa harus menjadi prioritas, agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan dan realita di tingkat akar rumput,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Agung juga menilai perhatian Pemerintah Daerah terhadap isu-isu strategis seperti penanganan banjir, pencegahan stunting, revitalisasi pendidikan, serta penguatan UMKM, cukup bagus. Karena itu, Fraksi Golkar Amanah mendorong agar langkah-langkah operasional yang telah direncanakan dapat diimplementasikan secara konsisten, terukur, dan tepat waktu.  “Dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta pengawasan yang efektif,” jelasnya.

Sebelum menyetujui penetapan penetapan Raperda APBD Jember tahun 2026 menjadi Perda, Fraksi Golkar Amanah memberikan sejumlah catatan. Pertama, anggaran kebencanaan yang sangat urgent, namun  terlihat sangat minim dibandingkan dengan anggaran yang lain dan tidak urgen.

Kedua, pemerataan pupuk subsidi yang masih belum merata dirasakan oleh para petani serta sarana dan prasarana dalam pertanian, baik irigasi atau jembatan sebagai akses jalan bagi para petani.

Ketiga, penanganan stunting, selain tindakan komprehensif juga tidak kalah pentingnya sistem integrasi data dari masing-masing instansi terkait untuk bisa dijadikan satu (satu kesatuan).

Keempat, beberapa aspirasi masyarakat yang menjadi kebutuhan urgen di masing-masing wilayah dan yang telah tersampaikan di masing-masing wakil rakyatnya agar menjadi perhatian penuh bagi pemerintah untuk bisa merealisasikannya, mengingat kebutuhan tiap wilayah itu tidak sama atau berbeda.

Kelima, janji mengenai perbaikan layanan tempat umum seperti pasar tradisional yang masih belum terealisasi, mengingat kondisi bangunan dan sarana prasarana lainnya sangat memprihatinkan. selain itu perlu adanya penataan dan penertiban kepada para pedagang yang menempati sepanjang jalan pasar tradisonal.

Keenam, menjadi perhatian serius mengenai rombel (rombongan belajar) di satuan pendidikan untuk bisa lagi ditambahkan, agar kesempatan belajar lebih mudah untuk tujuan mencerdaskan putra-putri bangsa kita.

“Ketujuh, sarana dan prasarana RSD Kabupaten Jember diharapkan menjadi perhatian serius,” pungkasnya.