Fraksi Gerindra DPRD Soroti Rendahnya Serapan Anggaran dan Penanganan Banjir di Jember

DPRD JEMBER – Fraksi Gerindra DPRD Kab. Jember menyoroti rendahnya serapan anggaran daerah yang masih berada di bawah 60 persen.

Rendahnya realisasi ini dinilai sebagai indikator adanya persoalan serius dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.

Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ardi Pujo Prabowo, menyampaikan bahwa kondisi tersebut menunjukkan ketidaksinkronan ritme kerja antara Bupati dan sebagian Perangkat Daerah (PD).

“Dengan bahasa sederhana, Bupati itu sudah perseneling lima, tapi sebagian OPD masih jalan pakai perseneling tiga. Padahal masyarakat menuntut percepatan, dan arahan Bupati sangat jelas: bekerja cepat, tepat, dan berorientasi hasil, ” ujarnya.

Ardi menegaskan bahwa PD harus berani melakukan inovasi dan terobosan, terutama PD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kreativitas itu bukan pilihan, tapi keharusan agar kemandirian fiskal Jember semakin kuat dari tahun ke tahun,” tegasnya.

Ia juga menilai serapan yang rendah berdampak pada kualitas pekerjaan fisik karena sering menumpuk di akhir tahun.

“Banyak proyek terpaksa dikerjakan di musim hujan, dan itu jelas memengaruhi kualitas serta ketahanan bangunan,” tambahnya.

Selain persoalan fiskal, Fraksi Gerindra menyoroti meningkatnya ancaman banjir yang terus berulang setiap tahun. Menurut Ardi, penanganannya harus dilakukan dari hulu hingga hilir.

“Bukan hanya normalisasi sungai, tapi juga pengendalian tata ruang, mitigasi desa, dan modernisasi sistem peringatan dini. Komunikasi intensif dengan Pemprov Jatim itu mutlak,” jelasnya.

Fraksi Gerindra juga mengapresiasi capaian Universal Health Coverage (UHC) di atas 98 persen dan rencana implementasi layanan home care pada Januari 2026.

Namun, Ardi mengingatkan pentingnya persiapan matang dari sisi SDM, armada, anggaran, hingga sistem komunikasi.

“Program ini harus jadi bukti bahwa negara hadir sampai ke pintu rumah rakyat,” katanya.

Terkait pembangunan SDM, Ardi mendukung penuh rencana pemerintah pusat membangun Sekolah Terintegrasi dari SD hingga SMA.

“Daerah diminta menyiapkan lahan 40 hektare. Ini investasi peradaban yang harus kita sambut dengan serius,” ucapnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura mengenai pengelolaan Bandara Notohadinegoro.

“Bandara harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Jember, bukan sekadar fasilitas transportasi,” pungkasnya.***