DPRD Jember Tunda Sinkronisasi RAPBD 2026 dengan Diskopum karena Data Program Tidak Lengkap

DPRD JEMBER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menegaskan perlunya penyelarasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum). Dalam pertemuan bersama, Diskopum memaparkan berbagai rencana program yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dinas tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menjelaskan bahwa legislatif saat ini memang diberikan waktu khusus untuk menelaah dan menyesuaikan RAPBD 2026. Namun, pada saat pembahasan berlangsung, muncul beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab secara rinci oleh Kepala Diskopum.

“Ada sejumlah poin yang kami minta penjelasannya, tetapi belum bisa dipaparkan secara lengkap. Karena itu seluruh anggota sepakat untuk menghentikan pembahasan sementara,” ujar Candra, Jumat 21 November 2025.

Salah satu fokus pembahasan adalah data penerima dua program unggulan eksekutif, yaitu bantuan gerobak dan program Mlijo Cinta. Dua program ini disebut memiliki alokasi anggaran sekitar Rp12,5 miliar, bahkan rencananya ditambah lagi pada tahun anggaran 2026.

Menurut Candra, jumlah penerima bantuan pun berubah signifikan. “Awalnya tercatat 1.282 penerima, tetapi sekarang dinaikkan menjadi 2.500. Karena itu kami minta data lengkapnya,” tambahnya.

Namun demikian, Kepala Diskopum menyampaikan bahwa ia masih perlu melapor ke atasan sebelum data penerima tersebut bisa diberikan resmi kepada DPRD.

“Dengan kondisi seperti ini, Komisi B meminta agar pembahasan ditunda sampai seluruh data yang kami perlukan diserahkan. Ini bagian dari fungsi pengawasan kami,” tutur Candra.

Ia juga menyoroti rendahnya serapan anggaran Diskopum yang hingga kini baru menyentuh sekitar 30 persen. Meski ada sedikit peningkatan dari rapat sebelumnya yang berada di angka 28 persen, tingkat realisasi tersebut masih tergolong rendah.

“Jika program gerobak dan Mlijo Cinta dapat direalisasikan tepat waktu, serapan anggaran berpotensi naik hingga 75 persen,” tegasnya.

Legislator dari PDI Perjuangan itu menekankan bahwa OPD harus memperbaiki perencanaan agar eksekusi program lebih terarah dan tidak menimbulkan kendala seperti saat ini.

“Kami menuntut agar setiap program dirancang secara detail dan tepat sasaran. Situasi seperti ini jangan sampai terulang,” pungkasnya.***