DPRD Jember Soroti Pembangunan yang Masih Terpusat di Kota, Desa Pinggiran Dinilai Terabaikan

DPRD JEMBER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menilai pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jember masih berat sebelah.

Fasilitas publik di kawasan kota dinilai lebih banyak tersentuh pembangunan, sementara desa-desa di wilayah pinggiran belum mendapatkan perhatian layak.

Penilaian tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, Nur Huda Candra Hidayat, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar APBD 2026. “Kami melihat pembangunan masih terlalu tersentral di area perkotaan, sedangkan desa-desa pinggiran belum mendapatkan porsi yang memadai,” ujarnya.

Nur Huda menyatakan bahwa Fraksi PKB mendukung langkah Bupati Jember, Muhammad Fawait, yang berkomitmen mengembangkan infrastruktur di kawasan desa.

Ia menekankan bahwa anggaran belanja modal sebesar Rp109,75 miliar untuk sektor jalan, jaringan, dan irigasi harus diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat desa. “Dana sebesar itu harus benar-benar diprioritaskan untuk membangun akses desa, memperbaiki jaringan jalan, dan memperkuat infrastruktur irigasi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti desa-desa yang selama ini kurang tersentuh pembangunan, terutama wilayah yang berbatasan dengan hutan seperti Curah Kalong, Tugusari, dan Badean.

“Warga di daerah itu mayoritas petani. Sudah sepantasnya infrastruktur jalan mereka diprioritaskan, karena itu sangat mempengaruhi aktivitas pertanian,” tambah Nur Huda.

Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Widarto, menekankan bahwa peningkatan ekonomi harus selaras dengan upaya menekan angka kemiskinan.

Ia menyebut data terbaru menunjukkan tingkat kemiskinan Jember mencapai 8,67 persen atau sekitar 216 ribu jiwa.

“Dengan jumlah penduduk miskin sebesar itu, penurunan angka kemiskinan harus menjadi fokus utama pemerintah daerah,” kata Widarto.

Widarto menilai bahwa strategi pengentasan kemiskinan dapat ditempuh melalui pengurangan beban hidup masyarakat serta peningkatan pendapatan keluarga kurang mampu.

“Layanan kesehatan gratis dan bantuan bahan pokok adalah contoh program yang langsung meringankan pengeluaran warga miskin,” jelasnya.

Menanggapi seluruh pandangan fraksi, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyampaikan penghargaan atas kritik dan saran yang diberikan DPRD untuk penyempurnaan APBD 2026.

“Masukan dari fraksi-fraksi sangat penting bagi kami untuk menyempurnakan program pembangunan tahun depan,” tutur Gus Fawait.