DPRD Jember Soroti Kesiapan Program Makan Bergizi Gratis dan Desak Evaluasi Menyeluruh

DPRD JEMBER – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan di Kabupaten Jember menjadi perhatian serius DPRD setempat, menyusul munculnya berbagai permasalahan teknis di lapangan.

Wakil Ketua DPRD Kab. Jember, Widarto, S. S, menyampaikan bahwa MBG merupakan program strategis yang diusung Presiden Prabowo Subianto, dan seluruh daerah diharapkan mampu mengimplementasikannya secara maksimal.

“Program ini sangat penting sebagai pondasi mempersiapkan generasi emas 2045. Kebutuhan gizi anak-anak harus benar-benar dipenuhi,” ungkap Widarto saat dimintai keterangan pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Ia juga menambahkan bahwa jika dijalankan dengan baik, MBG bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan anak, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal secara signifikan, bahkan berpotensi memutar dana lebih dari satu triliun rupiah per hari secara nasional.

Namun di balik potensi besar tersebut, Widarto menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kasus keracunan hingga penolakan siswa terhadap makanan yang disediakan. Ia menilai masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jember yang belum siap menjalankan tugasnya.

“Saat ini masih belum ada pedoman teknis yang jelas. Prosedur pengelolaan MBG dari Badan Gizi Nasional (BGN) baru akan diturunkan dalam waktu dekat, jadi wajar kalau implementasinya masih kacau,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa sebagian besar penyedia makanan yang tergabung dalam SPPG di Kab. Jember belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), maupun sertifikasi keamanan pangan.

“Ini menjadi titik lemah utama. Tanpa sertifikasi, bagaimana kita bisa menjamin makanan yang disajikan aman dan layak konsumsi?” tegas Widarto.

Ia menambahkan bahwa sertifikasi tersebut biasanya memerlukan proses ketat, termasuk kunjungan lapangan, uji petik, dan penilaian atas prosedur pengolahan makanan yang sesuai standar.

Menurutnya, absennya proses ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol kualitas.

Dalam hal penyusunan menu, Widarto juga memberikan kritik. Ia menekankan pentingnya menyesuaikan makanan dengan selera lokal anak-anak, serta memastikan kandungan gizinya sesuai standar.

“Variasi menu boleh saja, tapi tidak perlu memaksakan makanan ala Barat seperti burger atau spageti yang belum tentu disukai dan cocok untuk anak-anak,” ujarnya.

Selain aspek makanan, ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung keberhasilan program ini. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, bahkan TNI dan Polri menurutnya perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pelaksanaan program.

“Sekolah juga harus ambil bagian, termasuk Unit Kesehatan Sekolah (UKS), karena kebersihan lingkungan dan kebiasaan mencuci tangan juga berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak,” katanya.

Widarto pun mengingatkan agar aspek kehalalan makanan tidak diabaikan, mengingat sempat muncul kekhawatiran publik terkait hal ini. Penggunaan alat masak yang memenuhi standar pun harus diperhatikan.

Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Kab. Jember berencana menggelar rapat lintas sektor untuk membahas persoalan MBG ini secara komprehensif.

“Kami akan panggil seluruh pihak terkait, termasuk PD dan penyedia makanan. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.***