DPRD Jember Penuhi 9 Tuntutan Mahasiswa: Tak ada Meja, Punggung pun Jadi Alas Tanda Tangan

DPRD JEMBER – Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember (AMJ) di gedung DPRD Kab. Jember, Selasa (9 September 2025) berakhir dengan damai. Walaupun di awal-awal sempat memanas, namun akhirnya adem ayem dan kondusif. Itu tak lepas dari sikap dan perlakuan pimpinan DPRD Kab. Jember yang cukup bersahabat terhadap para pengunjuk rasa.

Mereka ditemui di halaman depan gedung DPRD Kab. Jember. Sebanyak 9 tuntutan yang diusung pengunjuk rasa, disetujui oleh Pimpinan DPRD Kab. Jember. Bahkan ketika perwakilan pengunjuk rasa meminta Pimpinan DPRD Kab. Jember agar menanda tangani pakta integritas yang berisi 9 tuntutan itu, juga dikabulkan.

Namun sebelum membubuhkan tanda tangan, Wakil ketua DPRD Kabupaten Jember Widarto, S.S menyampaikan tanggapan terkait tuntutan para pengunjuk rasa. Ia mempersilakan masyarakat hadir di gedung DPRD Kab. Jember seraya memberi masukan kepada legislator, baik itu mengenai Undang-undang TNI, Undang-undang Pemilu, dan masukan lain yang memang dibutuhkan rakyat.

“Namun saya mohon, tolong jaga kondusifitas Jember, karena pedagang kecil, UMKM hanya bisa berusaha jika Jember kondusif,” pintanya.

Begitu tanggapan Widarto selesai, pengunjuk rasa menyodorkan naskah pakta integritas yang berisi 9 tuntutan itu untuk ditanda tangani. Tapi sebelum tanda tangan, pimpinan DPRD diminta membacakan 9 tuntutan itu.

Wakil Ketua DPRD Kab. Jember Widarto langsung membacakan 9 tuntutan itu. Namun Widarto tidak sampai tuntas membacanya karena digantikan kepada rekan di sampingnya, yaitu Ketua DPRD Kab. Jember, Ahmad Halim.

“Kami mendukung dan setuju terhadap 9 tuntutan adik-adik mahasiswa,” ujar Widarto.

Begitu Halim tuntas membaca 9 tuntutan itu, naskah pakta integritas langsung diteken oleh Ketua dan 3 Wakil Ketua DPRD Kab. Jember.

Karena tidak ada meja, maka para wakil rakyat menanda tangani naskah pakta integritas di atas punggung rekannya secara bergantian. Diawali dari Widarto yang membubuhkan tanda tangan, dan diakhiri oleh Ketua Fraksi PKS, H Nanang Mohammad Natsir.

Tak cukup sampai di situ, pengunjuk rasa meminta agar naskah pakta integritas itu dikirimkan ke kantor Sekretariat DPR RI saat itu juga.

“Ya kami kirim sekarang,” jawab Halim singkat.

Berikut ini adalah 9 tuntutan AMJ itu

1. Bebaskan demonstran yang masih ditahan dan dikriminalisasi secara sepihak.
2. Usut tuntas dan adili seluruh pelaku kekerasan dan pembunuhan terhadap massa aksi, mulai dari aktor lapangan hingga komandan yang menginstruksikan.
3. Segera copot Kapolri Listyo Sigit Prabowo atas kegagalannya dalam menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan.
4. Reformasi institusi POLRI secara menyeluruh agar mengembalikan fungsinya sebagai pengayom masyarakat.
5. Publikasikan transparansi anggaran DPR dengan rincian penjelasan tentang gaji, tunjangan, pensiunan, dan berbagai fasilitas mewah lainnya.
6. Perbaiki kompetensi DPR dengan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.
7. Lakukan Reformasi secara menyeluruh terhadap sistem kaderisasi partai politik.
8. Kembalikan TNI pada fungsi pertahanan negara dengan merevisi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
9. Mendesak DPR RI dan DPRD Kabupaten Jember untuk segera membahas dan mengesahkan kebijakan progresif yang berpihak kepada amanat penderitaan rakyat.