DPRD Jember Dorong Optimalisasi Pariwisata untuk Kejar Target PAD Jember 2026

DPRD Jember – Wakil Ketua DPRD Kab. Jember, Widarto, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu bekerja lebih agresif dalam memaksimalkan potensi sektor pariwisata agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp1,367 triliun dapat tercapai.

Menurutnya, capaian tersebut hanya bisa diwujudkan apabila seluruh sektor penggerak ekonomi digarap secara serius dan terarah.

Widarto menyampaikan bahwa target PAD yang dipatok untuk tahun 2026 terbilang cukup tinggi, terutama jika dibandingkan dengan proyeksi pada tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2025, PAD Jember bahkan belum menyentuh angka satu triliun.

“Hingga November 2025, realisasi PAD baru berada di kisaran 75 persen dari target Rp1,13 triliun, yang artinya masih ada jarak besar yang harus dikejar,” ujarnya.

“Kalau melihat kondisi sekarang, target Rp1,3 triliun memang terlihat cukup ambisius. Namun tetap harus kita kejar karena ada tren peningkatan, bahkan sudah terjadi kenaikan sekitar Rp113 miliar jika dibandingkan realisasi tahun 2024,” imbuhnya.

Meski menyadari tahun 2026 akan berjalan dalam situasi pengetatan anggaran, Politisi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa kebijakan peningkatan PAD tidak boleh melemah.

Ia menilai, berbagai peluang pemasukan daerah masih terbuka luas dan harus dikelola lebih optimal. Salah satu sektor yang ia soroti ialah area pertambangan di Gunung Sadeng.

“Potensi pendapatan dari Gunung Sadeng harus dimaksimalkan. Jangan sampai sektor yang menjanjikan seperti ini justru tidak dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.

Selain pertambangan, sektor pariwisata juga dianggap memiliki peran besar dalam mendorong pendapatan daerah.

Legislator PDI Perjuangan meminta Dinas Pariwisata, agar bekerja lebih intensif dalam mengembangkan destinasi wisata agar bisa menarik lebih banyak pengunjung. Ia menilai, geliat pariwisata akan menciptakan efek berantai bagi sektor lain.

“Kalau pariwisata kita tumbuh, otomatis hotel, restoran, hingga usaha travel juga ikut bergerak. Dampaknya pasti sampai ke UMKM dan sektor ekonomi lainnya,” katanya.

Meski fokus pada peningkatan pendapatan daerah, Widarto menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dibebani kenaikan pajak, terutama untuk kelompok ekonomi kecil.

Ia memastikan Pemkab tidak akan menaikkan tarif pajak yang menyasar warga menengah ke bawah.

“Yang penting masyarakat kecil tidak terbebani. Tidak ada rencana menaikkan pajak bagi kelompok tersebut,” tuturnya.

Untuk memastikan target PAD tahun 2026 dapat tercapai, DPRD berjanji melakukan pengawasan ketat terhadap berbagai sumber pendapatan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian khusus adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Kami akan melakukan pengawasan maksimal, terutama pada sektor PBB, agar pemasukan daerah benar-benar bisa memenuhi target,” tambahnya.

Dirinya berharap dengan pengelolaan yang lebih terukur dan kerja sama yang kuat antara Pemda dan semua sektor terkait, target PAD 2026 yang terbilang besar itu dapat direalisasikan.***