DPRD Jember Desak Disperindag Pastikan Ketersediaan Elpiji 3 Kg Pasca Penutupan Jalur Gumitir

DPRD JEMBER – Menyusul terhambatnya distribusi bahan bakar akibat penutupan jalur Gumitir yang menghubungkan Jember dan Banyuwangi beberapa waktu lalu, DPRD Kab. Jember meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Jember agar segera mengambil langkah antisipatif, khususnya terkait pasokan gas elpiji 3 kg.

Anggota Komisi B DPRD Kab. Jember, Nilam Noor Fadilah Wulandari, menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi kelangkaan elpiji yang mulai dirasakan masyarakat.

Ia menekankan bahwa baik BBM maupun elpiji merupakan kebutuhan pokok yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. “BBM dan gas elpiji ini menyentuh langsung hajat hidup masyarakat. Bila salah satunya terganggu distribusinya, tentu akan berdampak luas terhadap aktivitas warga,” ujar Nilam saat dikonfirmasi pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Ia menjelaskan bahwa keterlambatan distribusi BBM yang terjadi beberapa hari terakhir sudah menunjukkan dampak, termasuk mulai terganggunya ketersediaan elpiji di sejumlah wilayah.

Oleh karena itu, ia meminta agar Disperindag segera meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan harga gas elpiji bersubsidi.

“Kami mendorong agar dilakukan pengecekan rutin ke lapangan. Ketersediaan dan stabilitas harga elpiji 3 kg harus benar-benar dijaga,” tegasnya.

Nilam juga menyoroti bahwa kelompok paling terdampak jika terjadi kelangkaan adalah masyarakat kecil, seperti ibu rumah tangga dan pedagang kaki lima, yang sangat bergantung pada elpiji 3 kg untuk kebutuhan harian.

“Kalau elpiji sampai langka, efeknya luar biasa. Banyak usaha kecil yang akan lumpuh. Jangan sampai kondisi ini terulang seperti kasus BBM kemarin,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada oknum atau tengkulak yang memanfaatkan situasi dengan menimbun atau menaikkan harga di luar ketentuan. Pemerintah daerah diminta bersikap tegas jika ditemukan indikasi permainan harga.

“Kami tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan situasi. Jika ditemukan ada pelanggaran, maka harus segera ditindak. Yang paling utama adalah memastikan stok tersedia dan harga tetap terjangkau,” ucap politisi Partai Golkar ini.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Nilam menyatakan bahwa pihaknya dari Komisi B akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar dan agen elpiji untuk mengecek langsung kondisi di lapangan.

“Kami akan turun langsung untuk memastikan ketersediaan dan harga tetap stabil. Ini bagian dari tanggung jawab kami kepada masyarakat,” tutupnya.***