DPRD Jember Akui Dampak Pemangkasan Anggaran: Belanja OPD Turun Hingga 30 Persen

DPRD Jember – Ketua DPRD Kab. Jember, Ahmad Halim, mengakui bahwa penyusutan anggaran daerah yang mencapai ratusan miliar rupiah memberi pengaruh besar terhadap struktur belanja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia menyebut bahwa hampir seluruh OPD harus merelakan alokasi dananya dipangkas cukup dalam.

“Sebagian besar OPD mengalami penurunan anggaran, rata-ratanya sekitar 30 persen. Ini bukan pengurangan kecil,” ujarnya.

Halim menggambarkan besarnya penurunan tersebut dengan contoh yang mudah dipahami.

Menurutnya, angka Rp400 miliar setara dengan biaya pemeliharaan seluruh ruas jalan di Kabupaten Jember dalam setahun.

“Dengan nilai sebesar itu hilang dari APBD, tentu ada kegiatan yang harus direduksi. Namun layanan pokok kepada masyarakat harus tetap dijalankan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa situasi fiskal yang melemah tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti mengejar peluang peningkatan pendapatan daerah.

Pemerintah, kata Halim, perlu mencari terobosan lain untuk memperkuat PAD tanpa membebani warga.

“APBD memang turun, tapi pemerintah harus punya kreativitas untuk menambah PAD. Prinsipnya jelas, jangan menambah beban pajak baru kepada masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, Halim memastikan bahwa DPRD dan pemerintah daerah memiliki pandangan yang sama terkait belanja wajib. Termasuk komitmen terhadap pembayaran gaji pegawai non-ASN yang harus tetap terjaga.

“Belanja wajib tidak boleh terganggu. Itu adalah tanggung jawab bersama,” tambahnya.

Dengan struktur anggaran yang menyusut cukup tajam, Pemkab Jember bersama DPRD kini memasuki tahap penyesuaian ulang program dan kegiatan.

Berbagai aktivitas yang tidak bersifat mendesak dipastikan akan dikurangi, sementara sektor utama seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan penanggulangan kemiskinan akan menjadi fokus pembangunan pada tahun 2026.

Politisi Gerindra ini menegaskan, kalau saat ini anggaran pusat ke daerah dipotong sehingga perlu antisipasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai upaya melalui dinas-dinas penghasil yang ada.

“Maka dari itu, OPD penghasil ini harus bisa memaksimalkan potensinya sehingga bisa meningkatkan  PAD yang ada di Jember,” tutupnya.