Dana Pusat Transfer Pusat Dipotong Rp270 Miliar, DPRD Jember Minta OPD Lebih Kreatif dan Fokus ke Layanan Dasar

DPRD JEMBER – Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kab. Jember resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Jumat malam, 26 September 2025 lalu.

Namun, pembahasan kali ini dibayangi oleh kabar kurang menggembirakan terkait pemangkasan dana transfer dari pusat.

Wakil Ketua DPRD Kab. Jember, Widarto, S. S, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menyampaikan secara resmi bahwa aliran dana ke Kabupaten Jember tahun depan akan berkurang drastis.

“Ada penurunan sekitar Rp270,6 miliar. Itu sudah kami terima melalui surat dari pusat,” jelasnya saat diwawancarai melalui telepon seluler, Kamis, 3 Oktober 2025.

Akibat pemangkasan ini, total rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember tahun 2026 terkontraksi menjadi Rp4,5 triliun dari sebelumnya Rp4,9 triliun.

Salah satu dampak langsung yang dirasakan adalah berkurangnya anggaran untuk dana desa yang disebut turun hingga Rp53 miliar.

Menurut Widarto, kondisi ini memaksa pemerintah daerah dan DPRD untuk lebih selektif dan fokus dalam menetapkan prioritas anggaran.

“APBD ke depan harus jadi pemicu pertumbuhan ekonomi warga. Kalau pendapatan masyarakat naik, angka kemiskinan bisa kita tekan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa anggaran akan tetap diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Beberapa program yang akan tetap dipertahankan antara lain beasiswa bagi mahasiswa, insentif untuk guru ngaji, serta dukungan kepada para petani.

Sementara itu, Ketua DPRD Kab. Jember, Ahmad Halim, S. Sos, menyampaikan bahwa imbas dari turunnya dana pusat akan terasa di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Belanja OPD kemungkinan harus dipangkas sampai 30 persen. Jadi, kami minta masing-masing OPD bisa lebih inovatif dengan anggaran terbatas,” tutur Halim.

Meski demikian, ada secercah harapan dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Jember yang diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun.

Halim berharap peningkatan PAD ini bisa menjadi penyangga untuk memenuhi kebutuhan fiskal yang semakin menantang.

“Kami akan dorong optimalisasi potensi lokal agar PAD bisa benar-benar menopang pembangunan,” tambahnya.

Dengan kondisi fiskal yang semakin ketat, pemerintah daerah dan DPRD Kab. Jember kini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga efektivitas program sambil memastikan masyarakat tetap merasakan manfaat dari belanja publik yang tersisa.***