Bupati Jember Sebut Anggaran UHC 2026 Lebih Besar Jika Dibandingkan Anggaran 2025

DPRD JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan langkah strategis sebagai upaya menutup defisit anggaran melalui pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan rasionalisasi belanja namun  tidak berdampak riil terhadap pelayanan publik. Upaya  tersebut  antara lain adalah memperketat kebijakan fiskal dengan memfokuskan  pada program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, dan meningkatkan efisiensi belanja dengan memangkas program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

Penjelasan tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait menanggapi pandangan umum Fraksi Golkar Amanah terhadap Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jember, Senin (4 Agustus 2025).

Lebih lanjut, Gus Fawait menuturkan bahwa dalam melaksanakan program UHC dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Jember sebagai pengawas internal, dan juga pada akhir tahun anggaran akan dilakukan pengawasan pula oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai lembaga Eksternal.

“Hal ini dimaksudkan agar dalam menjalankan program ini tidak terjadi penyimpangan serta menjamin terlaksananya program secara berkelanjutan,” tambahnya.

Kata Gus Fawait, pihaknya telah merencanakan anggaran untuk pelaksanaan program UHC tahun 2026 secara cukup, bahkan jumlahnya lebih besar bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2025.

Sedangkan terkait dengan pembentukan tim pemantau independen, Gus Fawait menjelaskan dalam pelaksanaan UHC, perlu dipastikan bahwa program telah berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Oleh karena itu,  Pemerintah Kabupaten Jember melalui Inspektorat akan melakukan review dan probity audit terhadap pelaksanaan UHC untuk memastikan program ini berjalan secara adil, transparan, jujur (integritas tinggi), akuntabel, dan sesuai hukum serta kebijakan yang berlaku.

“Sehingga seluruh masyarakat jember dapat mengakses layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang bermutu tanpa beban biaya yang menyulitkan secara finansial,” ungkapnya.

Di sis lain, Gus Fawait juga menyampaikan terima kasih atas masukan  yang sangat konstruktif dari Fraksi Golkar Amanah, khususnya terkait dengan Musrenbang.

“Kami sepenuhnya sepakat bahwa meskipun efisiensi belanja operasional merupakan bagian dari upaya penataan fiskal yang diperlukan, ruang dialog publik seperti Musrenbang dan konsultasi dengan organisasi Masyarakat harus tetap dilindungi dan diperkuat,” urainya.

Gus Fawait menambahkan, proses partisipatif tersebut  bukan hanya formalitas, tetapi merupakan mekanisme penting dalam menjaga check and balance serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh akar persoalan dan kebutuhan masyarakat.

“Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus menjaga keberlangsungan forum-forum partisipatif tersebut, sekaligus mendorong kualitas dialog publik agar lebih substantif, inklusif, dan berdampak nyata dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah,” pungkasnya.