Aksi Mahasiswa di Jember: Desakan Pembebasan Rekan Ditahan dan Tuntutan Reformasi Politik

DPRD JEMBER – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Amarah Masyarakat Jember (AMJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kab. Jember pada Selasa, 9 September 2025.

Aksi ini merupakan respons terhadap situasi nasional yang memanas pasca gelombang demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.

Abdul Aziz Al-Fajri, koordinator aksi tersebut, menyampaikan bahwa pasca aksi-aksi massa yang terjadi beberapa hari sebelumnya, banyak mahasiswa masih ditahan oleh aparat keamanan.

Ia menyoroti bahwa situasi menjadi semakin genting karena terdapat korban luka hingga korban jiwa dalam gelombang protes tersebut.

“Teman-teman kami masih banyak yang belum dibebaskan. Bahkan ada yang menjadi korban luka berat, dan tidak sedikit yang meninggal dunia akibat kekerasan saat unjuk rasa,” ujarnya saat berbicara di hadapan perwakilan DPRD Kab. Jember.

Aziz juga menyoroti metode penanganan aksi demonstrasi yang menurutnya sangat represif. Ia mengklaim bahwa peserta aksi kerap kali dihadapkan dengan penggunaan gas air mata kedaluwarsa, peluru karet, hingga kekerasan fisik yang menyebabkan cedera serius.

“Kami selalu berada dalam tekanan. Gas air mata, pentungan, peluru karet, semuanya digunakan tanpa pandang bulu. Ini bukan hanya melukai, tapi juga merenggut nyawa,” tegasnya.

Dalam orasinya, AMJ menuntut pembebasan semua mahasiswa yang masih ditahan tanpa syarat. Mereka juga mendesak agar aparat kepolisian kembali pada peran utamanya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

“Kami melihat tindakan represif sudah melampaui batas. Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa Kapolri telah gagal menjalankan amanahnya dan layak dicopot dari jabatannya,” lanjut Aziz.

Tak hanya fokus pada isu penanganan demonstrasi, Aziz juga menyoroti gaya hidup anggota DPR RI yang menurutnya terlalu berlebihan.

Ia menyebut adanya pernyataan-pernyataan dari para legislator yang justru menyakiti hati rakyat dan tidak mencerminkan kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

“Proses rekrutmen anggota DPR perlu diperbaiki. Sudah saatnya hanya orang-orang yang berintegritas dan kompeten yang boleh duduk di kursi legislatif,” kata Aziz.

Aliansi AMJ juga menyuarakan desakan agar Undang – Undang Pemilu 2023 direvisi, khususnya terkait syarat calon legislatif agar lebih menjamin kualitas dan integritas calon anggota DPR dan DPRD.

Sebagai bagian dari aksi tersebut, para mahasiswa mengajukan sembilan tuntutan kepada DPRD Kab. Jember, yang diminta untuk ditandatangani sebagai bentuk komitmen kepada rakyat.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kab. Jember, Ahmad Halim, menyatakan apresiasinya atas keberanian mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Ia menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kekurangan dan menyatakan kesediaannya untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa.

“Kami berterima kasih telah diingatkan. Kami juga merasakan hal yang sama. Tuntutan kalian akan kami bawa dan perjuangkan,” ujar Halim di hadapan para demonstran.

Ia juga menegaskan komitmen DPRD Kab. Jember untuk berpihak pada kepentingan rakyat serta menyuarakan penolakan terhadap tindakan kriminalisasi terhadap para peserta aksi.

“Kami sepakat untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan mengecam keras segala bentuk tindakan represif terhadap mahasiswa,” pungkasnya.