Jelang Pilkades Serentak 2027, DPMD Jember Petakan 9 Desa Rawan Konflik

DPRD JEMBER – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Jember mulai melakukan pemetaan terhadap wilayah yang dinilai memiliki potensi kerawanan konflik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses demokrasi di tingkat desa berjalan aman dan kondusif.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember mencatat sedikitnya terdapat sembilan desa yang tersebar di delapan kecamatan dengan potensi kerawanan cukup tinggi saat tahapan Pilkades berlangsung.

Kepala DPMD Pemkab Jember, Adi Wijaya, mengatakan pemetaan tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama sejumlah pihak terkait, mulai dari aparat kepolisian hingga pemerintah daerah.

“Data ini merupakan hasil pemetaan dan koordinasi bersama Polres Jember, Bakesbangpol, serta internal pemerintah daerah,” ujar Adi Wijaya, Rabu (6 Mei 2026).

Meski begitu, Adi belum membeberkan secara rinci desa mana saja yang masuk kategori rawan konflik. Ia menyebut, potensi kerawanan dalam Pilkades umumnya dipicu berbagai faktor, seperti praktik politik uang hingga kemungkinan munculnya konflik horizontal antar warga.

Menurutnya, pemetaan sejak dini menjadi bagian dari langkah antisipasi agar potensi gesekan di masyarakat dapat dicegah sebelum tahapan Pilkades dimulai.

“Kami ingin potensi konflik ini bisa diantisipasi lebih awal sehingga pelaksanaan Pilkades nanti tetap aman dan kondusif,” katanya.

Adi menjelaskan, salah satu faktor yang sering memunculkan dinamika tinggi dalam Pilkades adalah keberadaan calon petahana atau incumbent yang kembali maju dalam kontestasi kepala desa.

Kondisi tersebut, lanjut dia, kerap memunculkan persaingan politik yang lebih ketat di tingkat desa sehingga membutuhkan pengawasan dan pengamanan lebih intensif.

“Biasanya ketika ada calon petahana yang kembali maju, tensi persaingan di masyarakat cenderung meningkat,” ungkapnya.

Untuk itu, DPMD Kabupaten Jember akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan serta instansi terkait agar seluruh tahapan Pilkades serentak 2027 dapat berjalan lancar, demokratis, dan sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember, A Budi Wicaksono, menegaskan DPRD akan memberikan perhatian khusus terhadap desa-desa yang masuk kategori rawan konflik.

Menurut Budi, langkah pencegahan harus dilakukan sejak awal agar potensi gesekan sosial di tengah masyarakat tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Ia menilai penguatan regulasi dan tata tertib pelaksanaan Pilkades menjadi salah satu upaya penting untuk menjaga stabilitas selama proses pemilihan berlangsung.

“Antisipasi harus dilakukan sejak dini, termasuk memperkuat aturan dan tata tertib pelaksanaan Pilkades agar seluruh proses berjalan tertib dan demokratis,” tegasnya.

Budi berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun masyarakat desa dapat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif menjelang Pilkades serentak 2027 di Kabupaten Jember.