Harga Satuan Proyek Jember Jangan Kalah dengan Daerah Sekitar

DPRD JEMBER – Ketua Fraksi Nasdem sekaligus Sekretaris Komisi C DPRD Kab. Jember, David Handoko Seto, menekankan pentingnya penyesuaian harga satuan agar selaras dengan kondisi riil di lapangan dan sebanding dengan daerah sekitar.

Selam ini Komisi C DPRD Jember terus mendorong pembenahan sistem penentuan harga satuan proyek sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

“Kalau bicara kekuatan APBD, Jember ini adalah termasuk kabupaten dengan APBD utama atau kelas Satu. Jadi soal penentuan harga satuan (proyek konstruksi), setidak-tidaknya sama dengan kabupaten tetangga sebagai pembanding, yakni Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi,” kata David.

David menilai pembahasan terkait Analisis Harga Satuan (AHS) telah berulang kali disampaikan dalam berbagai forum. Ini menunjukkan bahwa isu penentuan harga satuan proyek merupakan perhatian berkelanjutan yang memerlukan penyempurnaan kebijakan.

Perbedaan mekanisme pengadaan, khususnya antara sistem tender dan penunjukan langsung, turut menjadi perhatian dalam penentuan harga. Dalam praktiknya, penawaran harga dalam proses tender sering kali berada jauh di bawah standar. Bahkan penawaran ini mendekati atau di bawah ambang batas tertentu. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan karena kontraktor harus menyesuaikan dengan nilai kontrak yang rendah.

David memandang perlu langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pekerjaan. Salah satu upaya yang didorong adalah pembatasan penawaran harga agar tidak terlalu rendah. Perlu tetap ada ruang bagi kontraktor untuk memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

Faktor lokasi pekerjaan juga menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan harga satuan. Proyek yang berada di wilayah dengan akses sulit atau membutuhkan biaya operasional lebih tinggi seharusnya memiliki perhitungan biaya yang berbeda dibandingkan dengan proyek di lokasi yang lebih mudah dijangkau.

“Dulu pernah ada pekerjaan tidak selesai di daerah Suco Pangepok, Jelbuk, karena move to move-nya membutuhkan biaya dan ada kesulitan tersendiri. Lah, yang begini-begini yang juga harus dihitung,” kata David.

David Handoko Seto menilai bahwa aspek teknis tersebut perlu diakomodasi secara komprehensif oleh organisasi perangkat daerah dalam penyusunan kebijakan harga. Hasil kajian teknis tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penerbitan kebijakan resmi melalui keputusan kepala daerah.

Komisi C DPRD Jember juga menekankan pentingnya keselarasan kebijakan dengan praktik di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dalam menentukan harga satuan proyek, sekaligus menghindari ketimpangan yang berpotensi merugikan pelaku usaha lokal.

Dalam konteks pengawasan, Komisi C tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek administratif. Namun juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kualitas pembangunan menjadi prioritas utama agar hasil proyek dapat bertahan dalam jangka panjang.

Kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pelaku jasa konstruksi menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengadaan yang lebih baik. Setiap kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab tantangan di lapangan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor konstruksi di Jember.