DPRD Kabupaten Jember Dukung Verval DTSEN, Widarto Tekankan Validasi Data Kunci Pengentasan Kemiskinan

DPRD JEMBER — Upaya Pemerintah Kabupaten Jember mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) data warga miskin mendapat perhatian dari DPRD Kab. Jember.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.

Wakil Ketua DPRD Kab. Jember, Widarto, menilai kebijakan yang diambil Bupati Jember Muhammad Fawait merupakan langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah tersebut. Menurutnya, pembenahan data menjadi fondasi utama sebelum pemerintah menjalankan berbagai program bantuan.

Ia menegaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan tersebut. “Kami pada dasarnya sependapat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari validasi data. Jika data tidak akurat, maka kebijakan yang diambil berpotensi tidak tepat sasaran,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (22 April 2026).

Widarto menjelaskan, pelibatan ASN secara langsung ke lapangan diharapkan mampu mempercepat proses verval. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan di lapangan tetap didukung dengan persiapan yang matang agar hasilnya optimal.

Ia menyarankan agar ASN yang ditugaskan memverifikasi sekitar lima kepala keluarga (KK) ditempatkan pada wilayah yang berdekatan atau bahkan di luar domisilinya. Hal ini dinilai penting untuk menjaga objektivitas sekaligus meningkatkan efektivitas pendataan. “ASN yang ditugaskan sebaiknya ditempatkan di lokasi yang dekat atau bahkan di luar wilayahnya agar proses pendataan bisa berjalan lebih objektif dan efisien,” katanya.

Selain itu, politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti aspek kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan. Ia meminta adanya kebijakan khusus bagi ASN dengan kondisi tertentu, seperti sedang hamil atau sakit. “Perlu juga dipertimbangkan bahwa ASN yang sedang hamil baik muda maupun tua, serta yang sedang sakit, diberikan dispensasi demi menjaga kesehatan dan keselamatan mereka,” tambahnya.

Di sisi lain, Widarto menekankan pentingnya komunikasi yang jelas kepada masyarakat terkait proses verval yang sedang berlangsung. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman ditengah masyarakat.

Menurutnya, kegiatan verval saat ini bukanlah pendataan baru untuk penerima bantuan sosial, melainkan proses pengecekan ulang terhadap data yang sudah tercatat dalam DTSEN. “Perlu disosialisasikan dengan baik bahwa verval ini bertujuan memastikan apakah penerima bantuan yang sudah terdata di DTSEN masih layak atau tidak, bukan pendataan baru,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa proses pembaruan data ini akan diperkuat dengan kegiatan sensus ekonomi yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil sensus tersebut nantinya dapat digunakan untuk memperkaya dan menyempurnakan data yang ada. “BPS memiliki agenda sensus ekonomi, sehingga bisa diketahui kategori masing-masing keluarga dan datanya dapat disandingkan untuk perbaikan ke depan,” ungkapnya.

Selain itu, program seperti PKH juga disebut turut berperan dalam pemutakhiran data, dengan melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi keluarga penerima manfaat untuk menilai kelayakan mereka.

Widarto, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan, menyatakan kesiapan partainya untuk terlibat dalam proses verval apabila dibutuhkan. Ia menegaskan dukungan tersebut tidak bergantung pada ketersediaan anggaran. “Kami dari partai siap membantu jika diminta untuk ikut melakukan verval, meskipun tanpa dukungan anggaran sekalipun,” tegasnya.

Ke depan, ia berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peran perangkat lingkungan seperti RT dan RW dalam proses pengusulan penerima bantuan sosial. Menurutnya, pelibatan mereka penting untuk menjangkau warga yang selama ini belum tersentuh bantuan. Ia menutup dengan harapan agar RT/RW diberikan ruang lebih luas untuk mengusulkan warganya yang benar-benar membutuhkan, khususnya yang belum pernah menerima bantuan sama sekali.