Fraksi Gerindra DPRD Jember Dorong Digitalisasi dan Percepatan Reformasi Tata Ruang, Jubir Edo: 2026 Harus Jadi Titik Perubahan

DPRD Jember – Fraksi Gerindra DPRD Jember menyampaikan apresiasi dan kritik, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan Raperda APBD 2026.

Juru Bicara Fraksi Gerindra, Edo Rahmanta Ersu Putra, menyebut aktivasi Bandara Notohadinegoro dan pembukaan rute penerbangan Jember–Denpasar oleh Lion Air pada 5 Desember sebagai langkah penting membuka konektivitas daerah. “Ini bukan hal mudah. Penerbangan langsung ke Bali membuka akses wisata dan memperkuat posisi Jember di tingkat regional,” ujar Edo, saat pembacaan pandangan akhir fraksi di sidang paripurna rancangan APBD 2026, di DPRD Jember, Jumat 29 November 2025.

Ia juga mengapresiasi, keberhasilan pemerintah daerah memperoleh anggaran Rp90 miliar dari pemerintah pusat untuk renovasi sekolah rusak serta pengalokasian gaji bagi tenaga honorer yang telah diangkat menjadi P3K paruh waktu mulai 2026.

Dorongan Digitalisasi Pendapatan dan Perbaikan PAD

Edo menekankan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum pembenahan birokrasi, terutama dalam pengelolaan pendapatan daerah. “Setiap OPD, terutama Bapenda, wajib menyusun target PAD secara ilmiah dan transparan, bukan asal menulis angka untuk menutup defisit,” tegasnya.

Ia mendorong penerapan sistem digital penerimaan pajak dan retribusi yang terhubung dengan seluruh OPD hingga desa. “Dengan sistem real time, Bupati bisa memantau penerimaan setiap saat. Ini meminimalkan kebocoran dan mencegah pungutan ilegal,” katanya.

Fraksi Gerindra DPRD Jember juga meminta UKPBJ memiliki aplikasi terpusat, agar proses pengadaan dapat diawasi langsung oleh Bupati dan DPRD.

“Tujuannya agar pekerjaan tidak molor dan pengawasan lebih kuat,” jelas Edo.

Sorotan terhadap Anggaran Perlindungan Perempuan dan Anak

Fraksi Gerindra menyoroti anggaran perlindungan perempuan dan anak yang seluruhnya dialokasikan untuk kegiatan seremonial pada RKA 2026. “Ini urusan serius, bukan sekadar acara sosialisasi. Anggaran harus diarahkan untuk advokasi nyata,” tegas Edo.

Ia juga meminta anggaran banner, spanduk, dan kegiatan seremonial lain dipangkas dan dialihkan ke sektor produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Evaluasi Program UMKM dan Prioritas Ekonomi

Fraksi Gerindra mendukung pengembangan UMKM sebagai pendorong ekonomi daerah. Namun Edo mengingatkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program bantuan sarana usaha yang tahun 2025 mencapai lebih dari Rp10 miliar. “Program ini jangan hanya pembagian alat. Harus ada dampak nyata bagi pendapatan pelaku UMKM dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Desak Penuntasan RTRW dan Perbaikan Kinerja OPD

Edo juga menekankan urgensi penyelesaian Perda RTRW yang tertunda bertahun-tahun.  “RTRW itu induk semua aturan pembangunan. Jember tidak boleh tertinggal hanya karena dokumen tata ruang tidak selesai,” ujarnya.

Ia menutup dengan peringatan bagi seluruh OPD agar tidak lagi menumpuk pekerjaan di akhir tahun.  “Kalau pola ini terus terjadi, kualitas pekerjaan menurun dan serapan anggaran tidak optimal,” pungkas Edo.