Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program dan Kinerja OPD di RAPBD 2026

DPRD JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menegaskan bahwa seluruh program prioritas dalam RAPBD 2026 harus dijalankan dengan komitmen penuh dari pemerintah daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Alfan Yusfi, menilai bahwa kendala utama pembangunan daerah selama ini bukan hanya soal anggaran, tetapi ketidaktepatan antara rencana dan implementasinya.

“Banyak program sebenarnya sudah bagus secara konsep, tetapi kehilangan daya guna karena indikatornya tidak jelas dan targetnya tidak berbasis data,” ujarnya saat penyampaian Pandangan Akhir Fraksi dalam sidang paripurna RAPBD TA 2026, pada Jumat, 28 November 2025.

Ia menyebut sejumlah program akhirnya hanya berhenti pada pencapaian administratif dan tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Alfan, keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi antara komitmen kepala daerah dan OPD yang kuat.

“OPD bukan hanya menyusun rencana, tapi memastikan program benar-benar berjalan efektif,” tegasnya.

Tanpa OPD yang disiplin dan konsisten, katanya, agenda pembangunan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti arahan pemerintah pusat terkait serapan anggaran 2026. Serapan yang rendah, menurut Alfan, menunjukkan lemahnya koordinasi dan manajemen program.

“Kinerja OPD harus lebih maksimal, terutama dalam hal perencanaan dan serapan anggaran,” ujarnya.

Anggota Komisi A DPRD Kab. Jember ini menambahkan bahwa banyak program strategis bersifat multisektor, seperti penanganan stunting, perlindungan lahan pertanian, ketahanan pangan, pengembangan wisata, layanan kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Karena itu, ia menekankan pentingnya kerja terpadu antar-OPD.

“Kalau OPD bergerak sendiri-sendiri, program menjadi tumpang-tindih dan kurang berdampak,” tuturnya.

Ia mendorong penyusunan rencana kerja terpadu, pembentukan tim koordinasi yang memiliki target terukur, serta integrasi sistem pelaporan agar seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak serempak.

Alfan berharap RAPBD 2026 tidak hanya mengatur alokasi anggaran, tetapi memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Intinya, sinkronisasi dan eksekusi yang disiplin adalah kunci kemajuan daerah,” pungkasnya.