Fraksi PKB DPRD Jember Tekankan Implementasi Tepat dan Berkeadilan pada RAPBD 2026, Ghofir: APBD Harus Jadi Instrumen Kemaslahatan

DPRD JEMBER – Fraksi PKB DPRD Jember menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil, dalam pembahasan Raperda APBD 2026.

Termasuk dalam mengawal berbagai kebijakan yang telah dirumuskan dalam RAPBD tahun anggaran 2026 yang telah melalui proses pembahasan bersama DPRD Jember.

Juru Bicara Fraksi PKB, Ghofir, menyampaikan bahwa fraksinya hadir dengan penuh untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Jember. “Kami akan terus berada di garis depan dalam membela kaum mustadhafin, sesuai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Annahdliyah,” ujar Ghofir mengawali penyampaiannya.

Ia mengapresiasi jawaban Bupati yang dinilai komprehensif dan responsif terhadap masukan berbagai fraksi dan komitmen pemerintah daerah harus memberi harapan baru untuk arah pembangunan Jember. “Penjelasan Bupati sangat jelas dan konkret. Ini menunjukkan kesungguhan pemerintah membangun Jember yang lebih baik,” katanya.

Apresiasi Program Pendidikan, Kesehatan, dan Penanganan Bencana

Ghofir menyoroti sejumlah langkah yang dinilai progresif, mulai dari program Sekolah Rakyat, revitalisasi fasilitas pendidikan, hingga komitmen terhadap pendidikan gratis dan berkeadilan.  “Ini bukti keberpihakan kepada generasi muda,” imbuhnya.

Di sektor kesehatan, Fraksi PKB menyambut baik layanan homecare, UHC, dan program percepatan penurunan stunting.

Sementara itu, penguatan mitigasi bencana melalui sistem peringatan dini dan pemberdayaan masyarakat disebut penting mengingat kondisi geografis Jember yang rawan.

Dorong Optimalisasi PAD Tanpa Membebani Masyarakat Kecil

Fraksi PKB juga mendukung strategi optimalisasi PAD melalui digitalisasi dan intensifikasi yang tetap sensitif terhadap kemampuan masyarakat. “Peningkatan PAD jangan sampai memberatkan UMKM dan warga kecil,” tegas Ghofir.

Ia pun mencatat pentingnya pemberdayaan UMKM, optimalisasi aset daerah termasuk Gunung Sadeng, serta pemerataan pembangunan antara wilayah kota dan desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pengawasan Ketat dan Pelibatan Masyarakat

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi PKB menekankan pentingnya memastikan seluruh rencana berjalan tepat waktu, terukur, dan transparan. “Pelaksanaan program harus melibatkan masyarakat, terutama dalam penataan PKL, pengawasan anggaran, hingga program beasiswa,” ungkap Ghofir.

Ia mengingatkan bahwa menjaga efektivitas anggaran adalah hal krusial, termasuk keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun.

Sinergi DPRD dan Pemkab untuk APBD yang Inklusif

Ghofir menegaskan bahwa koordinasi antar-OPD harus diperkuat agar tidak ada program yang tumpang tindih. Mekanisme reward and punishment juga perlu diterapkan secara objektif demi meningkatkan kualitas kinerja. “APBD 2026 harus benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang adil, inklusif, dan efektif,” tegasnya.

Fraksi PKB DPRD Jember, lanjutnya, siap mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan APBD agar berjalan transparan dan akuntabel. “Kami berkomitmen memastikan setiap program memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Jember,” pungkas Ghofir.