Tingkatkan PAD, Komisi C Ingatkan Bapenda Jember Tagih Penunggak Pajak dan Cari Objek WP Baru 

DPRD Jember — Anggota Komisi C DPRD Kab. Jember Agung Budiman mengingatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar terus melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak (WP) yang masih punya tunggakan, baik perorangan, lebih-lebih badan usaha. Ini agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berkontribusi signifikan bagi APBD Jember di tengah adanya pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat dengan angka yang cukup fantastis.

“Jadi wajib pajak yang lama, yang nunggak juga diopeni, harus terus ditagih,” ucapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bapenda di gedung DPRD Kab. Jember, Rabu (26/11/2025).

Menurut Agung, silakan Bapenda mencari objek pajak baru untuk mendongkrak PAD karena memang objek pajak baru terus bertambah seiring perkembangan pembangunan di Kabupaten Jember, namun penunggak pajak tetap harus diperhatikan.

“Pajak lama diopeni (ditagih) objek pajak baru juga dicari,” jelasnya.

Anggota Fraksi Golkar Amanah itu menghimbau agar Bapenda mengoptimalkan tenaga surveyor yang baru direkrut untuk membantu penagihan wajib pajak, kalau perlu menggunakan jasa Aparat Penegak Hukum (APH).

“Itu penting terkait dengan hotel-hotel yang nunggak-nunggak pembayaran (pajak) yang dulu pernah kita RDP-kan. Kalau di Surabaya, infonya, hotel yang nunggak itu sekarang sudah proses lelang mau dijual, gitu,” urainya.

Selain itu, restoran dan rumah makan yang diduga tidak sesuai antara nominal pajaknya dengan pendapatan yang mereka raih, juga perlu  mendapat perhatian dari Bapenda.

“Masak sebuah rumah makan ramainya segitu tapi bayar pajaknya cuma Rp50.000,00. Ini kan perlu pendataan  dan survei yang memadai,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Kepala Bapenda Kabupaten Jember, Achmad Imam Fauzi memastikan bahwa penunggak pajak tetap akan ditagih karena pajak itu hak negara dan kewajiban wajib pajak.

“Tetap akan dilakukan penagihan, ya. Pasti,” jelasnya.

Fauzi menambahkan bahwa Bupati Jember Muhammad Fawaid cukup sederhana dalam mengukur indikator kinerja Bapenda, yaitu ketika tokoh masyarakat itu komplain terkait tetek bengek pajak, itu berarti  Bapenda bekerja.

“Berarti (Bapenda) tidak main-main, itu terjadi berkali-kali,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi C DPRD  Kab. Jember Ardi Pujo Prabowo juga mempertanyakan komitmen Bapenda untuk memenuhi target PAD tahun 2025, apalagi tinggal sebulan lagi tahun anggaran berjalan  2025 sudah berakhir.

“Karena Bapak diangkat jadi Kepala Bapeda, salah tugasnya adalah capaian PAD bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Menjawab itu, Fauzi mengatakan bahwa saat ini capaian PAD Kabupaten sudah di angka 76 persen, dan target akhir tahun 2025, bisa mencapai sekitar 85 persen.

“Estimasi kita adalah 84,55 persen,” pungkasnya.