DPRD Jember Desak Bapenda Terapkan Sistem Digital untuk Menekan Kebocoran PAD

DPRD Jember Desak Bapenda Terapkan Sistem Digital untuk Menekan Kebocoran PAD

DPRD Jember – Maraknya temuan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat DPRD Kab. Jember meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), segera membangun sistem digital yang mampu mengawasi aliran pendapatan secara menyeluruh.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kab. Jember, Ardi Pujo Prabowo, seusai mengikuti agenda penyelarasan rancangan APBD 2026 di kantor DPRD Jember pada Rabu, 26 November 2025.

Ardi menuturkan bahwa tidak tercapainya target PAD sepanjang tahun 2025 mengindikasikan sejumlah Perangkat Daerah (PD) penghasil PAD belum bekerja secara optimal.

“Contohnya pada retribusi parkir yang realisasinya jauh dari potensial, ditambah pajak restoran dan PBB yang hingga kini masih banyak belum dibayarkan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa, keberadaan sistem digital yang mampu menampilkan perkembangan PAD secara real time akan sangat membantu peningkatan efektivitas pemantauan.

“Di era digital seperti sekarang, kami mendorong adanya platform yang memungkinkan bupati maupun sekda dapat memonitor pemasukan daerah secara langsung dari waktu ke waktu,” tambah Ardi.

Berkaitan dengan besarnya tunggakan PBB, Ardi menilai perlu adanya terobosan kebijakan dari kepala daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Apakah nantinya tunggakan itu akan dihapus atau tetap ditagih dengan pola khusus, kami serahkan sepenuhnya kepada pihak eksekutif,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa banyak laporan di lapangan menunjukkan SPPT dengan nominal di bawah Rp100 ribu cenderung tidak terbayar dan terus menumpuk setiap tahun.

Politisi Gerindra itu menambahkan bahwa melalui proses penyelarasan APBD TA 2026, pihaknya menaruh harapan besar agar pemerintah daerah menyiapkan strategi yang lebih konkret, terutama melalui sistem digitalisasi yang mampu memastikan PAD Kab. Jember dapat terpantau secara jelas dan akurat.

“Ini upaya kami dalam menjaga PAD yang masuk, makanya perlu langkah pengawasan yang ketat agar setiap target PAD di Jember bisa minimal mendekati atau bahkan melampauinya,” paparnya.

“Selain itu, bupati dan sekda dengan adanya digitalisasi ini bisa memantau PD penghasil mana yang kurang maksimal dalam pengumpulan PADnya,” tutupnya.***