Fraksi PPP DPRD Jember Dorong Penyelesaian RTRW dan Penguatan Pengawasan Pajak Daerah, Intan: APBD 2026 Harus Tepat Sasaran dan Tanpa Kebocoran

Fraksi PPP DPRD Jember Dorong Penyelesaian RTRW dan Penguatan Pengawasan Pajak Daerah, Intan: APBD 2026 Harus Tepat Sasaran dan Tanpa Kebocoran

DPRD JEMBER – Fraksi PPP DPRD Kab. Jember menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Raperda APBD 2026, yang disampaikan langsung kepada Bupati Jember Muhammad Fawait saat sidang Paripurna Pandangan Akhir Fraksi atas penyampaian RAPBD TA 2026, Jumat 28 November 2025.

Juru Bicara Fraksi PPP, Intan Permatasari, menyebut bahwa fraksinya melihat rancangan APBD sudah tersusun baik, namun tetap membutuhkan penyempurnaan di beberapa sektor.

“Secara umum kami mengapresiasi penyusunan Raperda APBD 2026, tetapi ada hal-hal krusial yang harus segera diperbaiki demi pembangunan Jember yang lebih terarah,” ujar Intan.

Salah satu poin utama yang ditekankan Fraksi PPP adalah percepatan pengesahan Perda RTRW. Intan menilai dokumen ini sangat penting sebagai dasar pembangunan jangka panjang.

“RTRW harus segera diselesaikan dengan kajian lingkungan yang matang dan melibatkan aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan melalui Beasiswa Cinta Bergema. Namun, ia menekankan perlunya perbaikan tata waktu dan sosialisasi.

“Program ini bagus, tetapi harus disosialisasikan lebih masif agar manfaatnya benar-benar merata,” katanya.

Fraksi PPP DPRD Kab. Jember menyambut baik langkah Dinas Perhubungan yang menerapkan parkir prabayar sebagai upaya menekan kebocoran retribusi. Selain itu, PPP menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap pajak BPHTB.

“PPAT yang tidak valid dalam memproses dokumen harus diberi sanksi tegas,” sambungnya.

Ia juga meminta Bapenda memperkuat sosialisasi aplikasi cek tagihan PBB. “Masyarakat harus paham bahwa SPPT bukan bukti lunas, hanya dokumen tagihan,” jelasnya.

Terkait penerapan Tax Monitor, ia meminta pemerintah melakukan edukasi langsung kepada pelaku usaha.

“Sosialisasi harus intensif agar tidak muncul kesalahpahaman,” tambahnya.

Fraksi PPP menyatakan dukungan penuh terhadap kelanjutan UHC dan layanan homecare dan anggaran kesehatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan real masyarakat, termasuk pencegahan stunting dan peningkatan kualitas Puskesmas.

Sementara itu, fraksi juga mengapresiasi komitmen pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan air bersih.

“Pekerjaan fisik wajib dimulai sejak awal tahun agar kualitasnya terjaga dan tidak menumpuk di akhir tahun,” kata Intan.

Menurut Intan, APBD TA 2026 harus digunakan secara optimal tanpa menyisakan SILPA. “Anggaran harus tepat sasaran agar seluruh manfaatnya dirasakan masyarakat,” tutupnya.

Ia menekankan bahwa pengesahan APBD bukan akhir, melainkan awal dari pengawasan ketat DPRD. “Setiap program wajib dilaksanakan sungguh-sungguh dan tidak mengulang masalah APBD 2025. Ini bagian dari pertanggungjawaban kami kepada masyarakat,” pungkasnya.***