Efektivitas Anggaran Disparbud Disorot: DPRD Jember Desak Anggaran JFC dan JFW Dirampingkan

DPRD Jember – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember meminta agar rencana alokasi dana untuk program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jember diefektifkan ulang.

Tujuannya adalah memastikan penyebaran anggaran yang lebih merata sehingga semua sektor kebudayaan dan pariwisata menerima dampak positif.

Permintaan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di DPRD Jember pada Senin (24/11/2025).

Dalam RDP tersebut, Komisi B menyoroti beberapa proposal anggaran yang dianggap perlu dirasionalisasi. Salah satunya adalah rencana penambahan alokasi untuk Jember Fashion Carnaval (JFC) yang diusulkan menjadi Rp2 miliar pada tahun 2026.

DPRD meminta agar dana yang dialokasikan tetap di angka Rp1,5 miliar, sama seperti alokasi tahun 2025. Selain itu, alokasi dana untuk Jember Fashion Week (JFW) diwacanakan tidak melebihi Rp100 juta.

Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menjelaskan bahwa fokus anggaran yang berlebihan pada kegiatan tertentu mengakibatkan banyak kegiatan seni dan kebudayaan lainnya tidak mendapat dukungan pendanaan.

“Selama ini kita melihat JFC itu sejak awal lahir merupakan kegiatan yang mandiri. Tapi semakin ke depan kok berbeda,” ujar Candra.

Ia menambahkan, meski JFC telah disokong APBD sebesar Rp1,5 miliar, faktanya di lapangan masih ditemukan adanya penjualan tiket masuk yang mencapai ratusan ribu rupiah.

Komisi B berpendapat, anggaran JFW cukup dibatasi hingga Rp100 juta karena adanya kemiripan substansi acara dengan JFC, yaitu sama-sama menampilkan peragaan busana.

Candra menekankan bahwa untuk mengoptimalkan akomodasi semua sektor seni dan kebudayaan secara lebih merata, penambahan anggaran untuk acara-acara besar tersebut tidak perlu dilakukan. Dana yang tersedia harus dimaksimalkan untuk menjangkau kelompok seniman lain.

Hal ini menjadi penting, mengingat pada tahun 2025, banyak seniman dilaporkan harus berkarya secara mandiri dengan penampilan seadanya karena tidak menerima dukungan dana dari pemerintah.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bobby Ari Sandi, menanggapi wacana penyesuaian anggaran ini dengan sikap terbuka dan tidak mempermasalahkan penyelarasan tersebut.

Namun, dalam keterangannya di RDP, Bobby sempat menjelaskan alasan usulan penambahan anggaran JFC. Ia menyebut bahwa terdapat item kegiatan yang memerlukan biaya besar yang tidak dapat ditanggung oleh anggaran sebesar Rp1,5 miliar seperti tahun sebelumnya.

“Contohnya untuk me-mokup kereta yang digunakan pada rangkaian JFC itu besar,” terangnya.