Hanan Kukuh Dorong Pemerintah Hadirkan Pabrik Kopi di Jember untuk Perkuat Ekonomi Petani

DPRD JEMBER – Produksi kopi di Kabupaten Jember terus menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahun. Namun, di balik potensi besar itu, petani kopi masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait stabilitas harga dan panjangnya rantai distribusi.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kab. Jember, Hanan Kukuh Ratmono, S.Pi., meminta pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dengan menghadirkan investor dan membangun pabrik pengolahan kopi di Jember.

“Kami ingin pemerintah daerah aktif menjembatani investor agar produksi kopi lokal bisa diserap di daerah sendiri. Jangan sampai hasil panen petani justru dibawa ke wilayah lain,” ujar Hanan, Rabu (5 November 2025).

Menurut Hanan, produksi kopi Jember meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, volume produksi mencapai sekitar 11.000 ton, dan pada 2025 diperkirakan bisa menembus 15.000 ton lebih.

Namun, peningkatan produksi tersebut belum diiringi dengan kestabilan harga di tingkat petani.

Ia mengungkapkan, perbedaan harga antara petani dan pembeli di pabrik masih terlalu besar karena rantai distribusi yang terlalu panjang. Akibatnya, margin keuntungan petani berkurang drastis. “Selisih harga bisa mencapai Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Kalau rantainya bisa dipangkas, petani tentu akan lebih diuntungkan,” jelasnya.

Fluktuasi harga kopi juga menjadi masalah tahunan. Pada musim panen raya sebelumnya, harga kopi robusta sempat berada di level Rp79.000 per kilogram, namun kemudian terjun bebas hingga Rp44.000 per kilogram.

Bagi petani kecil yang tidak memiliki modal besar, situasi ini membuat mereka terpaksa menjual hasil panen dengan harga murah. “Sekarang harga mulai naik ke sekitar Rp70.000 lagi, tapi tetap saja belum stabil. Kalau ada pabrik di Jember, perbedaan harga antara musim panen dan non-panen bisa ditekan,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Hanan berjanji akan mendorong komisi terkait di DPRD Kab. Jember untuk membahas kebijakan stabilisasi harga kopi bersama pemerintah dalam rapat pembahasan APBD mendatang. Ia menilai bahwa intervensi pemerintah diperlukan agar petani tidak terus dirugikan akibat permainan harga dan ketergantungan pada tengkulak.

Selain itu, dengan hadirnya industri pengolahan di tingkat daerah, nilai tambah kopi Jember dapat meningkat secara signifikan.

Hanan juga menyoroti lemahnya branding kopi Jember di pasar nasional. Ia mencontohkan daerah seperti Dampit yang sudah membangun merek kopinya sendiri sejak lama, padahal sebagian besar biji kopi Dampit sebenarnya berasal dari Jember. “Ironisnya, kopi dari Jember lebih dikenal sebagai kopi Dampit. Ini karena kita belum punya branding sendiri,” katanya.

Menurutnya, sudah saatnya Jember memiliki merek yang kuat, misalnya “Kopi Raung” atau “Kopi Argopuro”, sesuai dengan dua kawasan pegunungan besar yang menjadi sentra perkebunan kopi di daerah tersebut.

Kopi yang tumbuh di lereng Gunung Raung dan Argopuro memiliki karakter rasa berbeda karena faktor ketinggian dan jenis tanah yang unik.

Hal ini menjadi potensi besar untuk membangun identitas kopi khas Jember di pasar nasional maupun global. Lebih jauh, Hanan menyebut bahwa kerja sama antara petani dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) sudah berlangsung lama.

Sebagian besar bibit yang digunakan petani di Jember berasal dari lembaga tersebut, termasuk klon Tugusari dan klon Bagio yang dikenal memiliki produktivitas tinggi serta cita rasa khas.

“Dengan bibit unggul dari Puslitkoka dan dukungan pemerintah dalam hal branding, saya yakin kopi Jember mampu bersaing dengan daerah lain,” tegasnya.***