Fraksi PKB DPRD Dorong Optimalisasi PAD, Revitalisasi Pasar, dan Ketertiban Alun-Alun Jember

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kab. Jember menegaskan komitmennya untuk terus membela kaum mustadhafin dalam setiap kebijakan daerah.

Juru Bicara Fraksi PKB, Nur Huda Candra, S. Sos, M.KP., menekankan bahwa keberpihakan tersebut sejalan dengan ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah.

“Kami akan terus berada di garda terdepan memperjuangkan hak masyarakat kecil. Itu prinsip perjuangan kami,” ujarnya.

Fraksi PKB memberikan apresiasi terhadap komitmen Bupati Jember yang tidak menaikkan pajak daerah meski dana transfer pusat berkurang.

“Kebijakan ini menunjukkan kepedulian pada kondisi ekonomi rakyat. Menaikkan tarif pajak hanya akan menekan UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Nur Huda.

Ia menilai, langkah Bupati untuk menutup kebocoran pajak dan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah sebagai kebijakan cerdas dan berkeadilan.

“Setiap rupiah pajak rakyat harus kembali untuk kepentingan rakyat, dan digitalisasi pajak adalah kunci transparansi,” tegasnya.

Terkait aset daerah, Fraksi PKB meminta penataan serius kawasan Gunung Sadeng dan pemutakhiran data objek pajak di berbagai sektor.

“Jika aset strategis dikelola produktif dan data pajak akurat, PAD Jember bisa meningkat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Fraksi PKB juga mendorong evaluasi terhadap OPD dengan serapan anggaran rendah.

“Di tengah ruang fiskal yang sempit, rendahnya serapan adalah ironi. Belanja APBD harus dimulai sejak awal tahun agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Nur Huda.

Pada sektor ekonomi rakyat, revitalisasi pasar tradisional dan penataan UMKM dinilai sangat penting.

“Pasar tradisional bukan hanya tempat jual beli, tapi ruang sosial budaya. Revitalisasi harus modern namun tetap mempertahankan nilai tradisi. UMKM perlu pendampingan, akses modal, dan digitalisasi,” jelasnya.

Terkait ketertiban umum, Fraksi PKB menyoroti semrawutnya Alun – Alun Jember akibat lemahnya fungsi penegakan Perda.

“Satpol PP harus kembali pada fungsinya. Penataan PKL perlu dilakukan dengan zona khusus yang rapi dan humanis, bukan represif,” tegasnya.

Fraksi PKB juga mendukung pembangunan infrastruktur yang merata hingga daerah pinggiran.

“Anggaran belanja modal harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat desa, terutama jalan, jaringan, dan irigasi,” kata Nur Huda.

Ia menutup dengan apresiasi terhadap insentif bagi 22.000 guru ngaji. “Ini bukan sekadar administrasi, tetapi penghormatan atas peran mereka membina moral dan spiritual masyarakat. Sistem yang transparan dan adil harus terus dijaga,” pungkasnya.***