Tragedi Musala Ambruk Jadi Peringatan, PKB Jember Desak Pengawasan Ketat Bangunan Ponpes

DPRD JEMBER – Peristiwa runtuhnya mushola di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, menjadi peringatan serius bagi seluruh daerah, termasuk Jember.

Insiden itu membuka mata bahwa keselamatan para santri tak hanya ditentukan oleh pendidikan moral, tetapi juga oleh kualitas infrastruktur yang mereka tempati.

Merespons hal ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kab. Jember menyerukan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap kondisi fisik bangunan pondok pesantren, terutama yang telah menampung ribuan santri.

Anggota Fraksi PKB, Mochammad Hafidi, menyampaikan bahwa saat ini tercatat sekitar 700 pondok pesantren di Jember memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP). Namun, mayoritas dari mereka dibangun secara swadaya, tanpa dukungan teknis memadai.

“Sebagian besar bangunan tidak berlantai dua, tapi ada beberapa yang sudah bertingkat meski belum tentu memenuhi standar konstruksi yang aman,” kata Hafidi.

Ia menambahkan, pihaknya saat ini tengah mendata pesantren dengan kapasitas lebih dari seribu santri.

Pendataan itu mencakup dokumentasi foto dari berbagai sisi bangunan, untuk mengidentifikasi potensi risiko kerusakan sejak dini.

Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga terlibat aktif dalam pendampingan teknis dan percepatan perizinan bangunan pesantren. Hafidi menegaskan, keselamatan santri adalah tanggung jawab bersama.

“Kalau aturan tentang pesantren sudah disahkan, maka harus ada komitmen anggaran. Jangan hanya simbolik. Pesantren punya peran besar dalam sejarah bangsa,” tegasnya.

“Apalagi ketika aturan soal pesantren ini disahkan, maka harus dan wajib disediakan anggaran bagi Pondok Pesantren. Karena Ponpes ini merupakan benteng kemerdekaan dan membentuk masyarakat kita salah satunya,” pungkasnya.

Menurutnya, perhatian terhadap pondok pesantren bukan sekadar rasa simpati, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan lembaga pendidikan berbasis agama.

Ia menekankan pentingnya langkah cepat dari pemerintah pusat, daerah, dan Kemenag untuk melakukan pemetaan dan mitigasi terhadap pesantren yang berisiko tinggi.

“Sidoarjo cukup jadi pelajaran. Bentuk tim teknis segera, jangan tunggu korban berikutnya,” tutup Hafidi.***