Wakil Ketua DPRD Jember Sebut Uang MBG yang Beredar Tiap Hari Capai Rp1 Triliun

Wakil Ketua DPRD Jember Sebut Uang MBG yang Beredar Tiap Hari Capai Rp1 Triliun

DPRD JEMBER – Wakil Ketua DPRD Kab. Jember Widarto, S. S mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subiyanto, cukup bagus. Katanya, MBG bukan sekadar mengusir lapar dari perut penerima manfaat, tapi juga mempunyai tujuan yang jauh ke depan. Yakni mempersiapkan lahirnya generasi emas Indonesia.

“Kita (MBG) menyiapkan generasi emas tahun 2045 dengan kecukupan asupan gizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan sebagainya,”  ujarnya saat menjadi narasumber dalam dialog terbuka di kafe Kemiri, Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Rabu (8/10/2025).

Menurut Widarto, logika yang dipakai dalam program MBG adalah ketersediaan gizi yang cukup akan sangat mempengaruhi pertumbuhan fisik penerima manfaat sehingga kondisinya sehat.

“Jika sehat maka harapannya cerdas, begitu,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Widarto, MBG juga berdampak luar biasa terhadap perputaran roda ekonomi nasional. Ia lalu menghitung anggaran yang siap digelontorkan untuk MBG tahun 2026, yakni Rp335 Triliun.

Angka tersebut jika dikomparasikan dengan  jumlah hari dalam setahun, maka hitungannya setiap hari lebih dari Rp1 Triliun dibelanjakan untuk kepentingan MBG.

“Setahun ada 365 hari, masih dipotong hari libur. Berarti setiap hari ada lebih Rp1 Triliun uang yang berputar dalam program MBG se-Indonesia,” jelasnya.

Karena itu, ia berpesan agar yang mendapatkan manfaat dari perputaran uang yang begitu besar itu tidak hanya korporat, tapi juga para petani, peternak ayam, UMKM, dan sebagainya.

“Petani-petani kita juga perlu mendapat manfaat dari perputaran uang MBG itu melalui sayurannya, buah-buahannya, selain tenaga kerja yang bekerja di SPPG MBG,” harapnya.

Sedangkan terkait dengan pengawasan kualitas makanan, Widarto menginginkan agar instansi terkait lintas sektoral rajin turun ke SPPG-SPPG untuk melakukan kontrol dengan saksama demi suksesnya program MBG. Misalnya, Dinas Kesehatan bisa menggunakan Puskesmas-puskesmas yang mungkin dekat dengan lokasi SPPG MBG untuk sesekali mengecek proses memasak di dapur MBG. Demikian juga, Dinas Pendidikan, perlu melakukan edukasi di sekolah-sekolah terkait pentingnya kebersihan.

“Karena sekalipun makanannya bergizi dan sehat tapi jika di sekolah, mohon maaf, higienisnya tak terjaga, agak rentan (penyakit) juga,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Widarto, dalam melakukan pengawasan cukup mengefektifkan instansi lintas sektoral tersebut dengan caranya masing-masing.

“Jadi jangan mereka (SPPG MBG) yang dibebani untuk  melaporkan (kegiatan), tapi kita yang turun,” pungkasnya.