Wakil Ketua DPRD Jember Sebutkan Dua Hal Tekan Angka Kemiskinan

DPRD JEMBER – Tidak bisa dipungkiri bahwa angka kemiskinan di Jember cukup tinggi. Dalam banyak kesempatan, Bupati Jember Muhammad Fawait kerap kali menyinggung tingginya angka kemiskinan ekstrem di kota suwar-suwir ini.

“Di Jawa Timur, angka kemiskinan di Jember selalu tertinggi. Kalau tidak nomor satu ya nomor dua,” ucapnya dalam sejumlah kesempatan.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kab. Jember Widarto, S. S, setidaknya ada dua hal yang mesti dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan. Pertama, menekan angka pengeluaran. Kedua, menggenjot angka pendapatan.

“Agar pengeluaran masyarakat semakin berkurang, pendapatannya semakin meningkat,” ucapnya saat menjadi narasumber dalam dialog terbuka di cafe Kemiri, Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Rabu (8 Oktober 2025).

Kata Widarto, dari sisi pengeluaran sebenarnya Jember sudah mengalami trend positif. Salah satu pengeluaran besar yang tak jarang membuat orang tidak punya harta adalah ketika dia mendapat musibah sakit. Tidak jarang orang kehilangan banyak harta gegara berobat, dan ujung-ujungnya jadi miskin.

“Nah ketika kita punya UHC Prioritas seharusnya pengeluaran di sektor kesehatan sudah berkurang,” jelasnya.

Sedangkan pengeluaran besar lain adalah biaya pendidikan. Walaupun diakui Pemerintah Kabupaten Jember sudah menganggarkan beasiswa, namun faktanya masih banyak kebutuhan lain yang terkait dengan keperluan sekolah.

“Pengeluaran di bidang pendidikan ini harus kita tekan lagi,” ujarnya.

Begitu juga dari sektor pangan, ada sejumlah jenis bantuan yan diberikan pemerintah, misalnya bantuan beras, program keluarga harapan, dan sebagainya.

“Artinya pengeluaran dari sisi itu sudah mulai bisa ditekan. Problemnya adalah kita harus mampu menggenjot, terutama pemerintah daerah, sisi pendapatan masyarakat,” terangnya.

Untuk masyarakat yang tinggal di desa, lanjut Widarto, pendapatan mereka bisa digenjot melalui sektor pertanian karena hampir semua warga desa bergelut dengan pertanian sebagai mata pencahariannya.

“Lalu bagaimana dengan masyarakat yang hidup di kota?. Ini ada UMKM yang bisa digerakkan,” ungkapnya.

Terkait dengan itu, Widarto menyatakan bersyukur  bahwa sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) mengajukan draf naskah akademik Perda UMKM kepada pimpinan DPRD Kab. Jember.

“Menurut saya ini terobosan, karena kalau kita lihat PDRB terbesar kedua kita disumbang oleh industri pengolahan, yang analisa saya itu adalah UMKM,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah harus hadir dalam gerakan UMKM baik dari akses permodalan, pendampingan sampai pemasaran.

“Jumlah UMKM di Kab. Jember kalau tidak salah 79.000-an yang terdata, ini luar biasa. Namun selama ini penanganannya masih kurang,” pungkasnya.