Anggaran OPD di Jember Dikepras 30 Persen Akibat Dana Transfer Pusat Susut Rp270,67 Miliar

DPRD JEMBER – Efek domino pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat untuk Jember sebanyak Rp270,67 Miliar merambah kemana – mana. Salah satunya menyasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan pengurangan dana tersebut, postur APBD Kab. Jember Tahun Anggaran 2026 menyusut dari Rp 4,7 triliun menjadi Rp 4,5 triliun. Akibatnya anggaran  OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember bakal dikepras 30 persen.

Menurut Ketua DPRD Kab. Jember Ahmad Halim, S. Sos, pengurangan anggaran untuk OPD sebanyak 30 persen telah disepakati oleh Badan Anggaran DPRD Kab. Jember dan Tim Anggaran Pemkab Jember.

“Kemarin ada pengurangan disepakati oleh Badan Anggaran, Bupati, dan DPRD, tiap OPD dikurangi 30 persen dari masing-masing OPD. Bayangkan sendiri sudah. Bahkan kami di sini (Sekretariat DPRD Jember) juga berkurang 30 persen,” ucapnya saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A dan D DPRD Kab. Jember bersama Forum PPG Prajabatan dan OPD terkait di ruang Banmus gedung DPRD Kab. Jember, Kamis (2/10/2025).

Halim menuturkan, produk hukum Indonesia berasal dari proses politik. Demikian juga dengan anggaran, juga hasil kebijakan yang diputuskan di forum politik.

Katanya, dalam pembahasan Raperda APBD Jember tahun anggaran 2026, diketahui Jember mengalami kekurangan Rp270,67 Miliar lantaran ada pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah.

“Silakan bayangan sendiri kalau kita kurang Rp270,67 Miliar untuk 2026, itu setara dengan nilai pemeliharaan infrastruktur jalan se-Kabupaten Jember,” urainya.

Sementara itu, Wakil Ketua  Jember Widarto mengungkapkan, dengan berkurangnya APBD Jember  sebanyak Rp270,67 Miliar, diharapkan pemerintah daerah dan DPRD kini harus lebih selektif dan fokus dalam menetapkan prioritas program.

“APBD ke depan harus jadi pemicu pertumbuhan ekonomi warga. Kalau pendapatan masyarakat naik, angka kemiskinan bisa kita tekan,” tegasnya.

Ia berharap agar anggaran tetap diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Beberapa program prioritas yang akan tetap dipertahankan meliputi, Beasiswa bagi mahasiswa, Insentif untuk guru ngaji dan dukungan kepada para petani.

Namun di tengah berkurangnya dana transfer daerah tersebut, ada secercah harapan dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember, yang diperkirakan mencapai Rp 1,4 Triliun.

“Kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan PAD, saya kira bisa. Salah satu yang bisa digenjot adalah dari sektor pariwisata. Kita punya banyak destinasi wisata namun belum digarap dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya.