Entas Kemiskinan dengan UMKM, Widarto: Pemerintah Harus Hadir Beri Akses Permodalan dan Pendampingan

DPRD JEMBER – Wakil Ketua DPRD Kab. Jember Widarto, S.S mengungkapkan bahwa Jember punya peran yang cukup strategis terkait dengan pembangunan nasional. Katanya, dari sisi demografis,  Jawa Timur memilik jumlah penduduk terbesar ketiga se-Indonesia yaitu sekitar 42 juta jiwa. Sementara Jember memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di Jawa Timur.

“Tapi jangan lupa juga, Jawa Timur itu mempunyai jumlah penduduk miskin secara absolut tertinggi  se-Indonesia. Sedangkan Jember mempunyai penduduk miskin terbesar kedua setelah Malang. Per Maret 2025, jumlah penduduk miskin kita sebanyak 216.762 jiwa,” urai saat menjadi narasumber dalam Dialog Terbuka di Cafe Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Rabu (8/10/2025).

Widarto mengungkapkan bahwa untuk mengurangi angka kemiskinan, selain memberdayakan potensi pertanian, juga dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu menekan sisi pengeluaran, dan menggenjot sisi pendapatan.

Katanya, dari sisi pengeluaran sebenarnya Jember sudah mengalami tren positif. Salah satu pengeluaran yang cukup besar bagi individu adalah biaya kesehatan ketika didera penyakit. Dan tidak jarang orang kehilangan banyak harta gegara sakit, yang ujung-ujungnya jadi miskin.

“Nah ketika kita punya UHC Prioritas seharusnya pengeluaran di sektor kesehatan sudah berkurang. Demikian juga di sektor pendidikan, juga ada beasiswa,” urainya.

Untuk meningkatkan pendapatan, salah satu yang bisa dioptimalkan dan mempunyai peluang yang cukup besar adalah menggerakkan UMKM.

“Jadi di desa dengan meningkatkan potensi pertanian, kalau di kota adalah menggerakkan UMKM,” tambahnya.

Widarto menambahkan, terkait dengan UMKM, para mahasiswa yang tergabung dalam Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Jember menyerahkan naskah akademik Raperda UMKM kepada DPRD Kab. Jember.

“Kalau dikatakan mahasiswa hanya bisa mengkritik, tidak,” ujarnya.

Kata Widarto, hal tersebut merupakan terobosan karena PDRB terbesar di Kab. Jember, disumbang oleh sektor pertanian, lalu disusul industri pengolahan.

“Analisa saya (industri pengolahan) itu adalah UMKM. Maka kalau ada Perda UMKM harapannya ini adalah perlindungan buat mereka agar bisa melesat. Tentu sekali lagi, treatment-nya yang harus dilakukan adalah pemerintah harus hadir , baik dari akses permodalan, pendampingan sampai pasarnya,” pinta Pak Djos.

Sedangkan narasumber lain, Djoko Susanto mengungkapkan, pengentasan kemiskinan harus menjadi muara dari semua kebijakan Pemkab Jember. Katanya, problem kemiskinan di kota dan desa berbeda. Di desa, sumber daya alamnya melimpah tapi terkendala kemampuan dalam mengelola  kekayaan alam yang ada. Sedangkan di kota, sumber daya manusianya cukup namun terkendala oleh sumber daya alamnya.

Oleh karena itu, salah satu  yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah  mengoptimalkan potensi pertanian karena Jember adalah daerah agraris.

“Misalnya sektor pertanian, tidak hanya berbicara soal produktivitas, tapi bagaimana membangun ekosistem di sektor pertanian,” ucap Wakil Bupati Jember tersebut.

Djoko menjelaskan, ekosistem yang dimaksud adalah membangun kebersamaan dengan melibatkan masyarakat kota dan desa dalam memanfaatkan potensi pertanian.

“Yang memproduksi pertanian orang desa, sedangkan yang berjualan orang kota. Kalau ekosistem berjalan dengan baik, siapa berperan apa, dan kapan harus berbuat, rantai perekonomian jadi bergerak serentak,” pungkasnya.