Realisasi PAD Jember Dinilai Lemah, DPRD Desak Optimalisasi PBB dan Pengawasan Lapangan

DPRD JEMBER – Rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember tahun 2025 menjadi sorotan serius dari DPRD. Hingga September, realisasi PAD baru menyentuh angka sekitar Rp690,4 miliar, jauh dari target yang ditetapkan sebesar lebih dari Rp1,1 triliun.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi C DPRD Kab. Jember, Edi Cahyo Purnomo, pada Kamis, 25 September 2025. Ia menyatakan keprihatinannya terhadap lemahnya serapan dari sejumlah pos pendapatan, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“PBB menjadi salah satu komponen penting dalam PAD, tetapi realisasinya sangat memprihatinkan. Dari target Rp83 miliar, baru sekitar Rp22,2 miliar yang berhasil dikumpulkan. Ini sudah masuk bulan kesembilan,” ujarnya.

Menurut Edi, sisa waktu sekitar empat bulan ke depan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan dari sektor ini.

Terlebih lagi, di tengah pengurangan transfer dana pusat ke daerah, peningkatan PAD menjadi satu-satunya solusi menjaga keberlanjutan program daerah.

“Kalau transfer dari pusat menurun, maka daerah harus lebih kreatif menggali potensi PAD. PBB adalah salah satu yang potensial, tapi sayangnya belum dikelola dengan optimal,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Ia menilai bahwa masih rendahnya capaian PBB bukan semata karena kurangnya kesadaran warga, tetapi juga karena kelemahan di sisi pelayanan dan pengawasan.

Salah satu masalah utama adalah minimnya sosialisasi terkait kemudahan metode pembayaran pajak yang kini tersedia.

“Masyarakat banyak yang belum tahu kalau sekarang bayar PBB bisa lewat ATM, mobile banking, bahkan di minimarket. Pemerintah belum cukup masif mensosialisasikan ini,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal peran juru tagih yang sering menjadi hambatan. Menurutnya, masih ada kasus di mana warga sudah membayar, tetapi dananya tidak disetorkan ke kas daerah.

“Kalau masyarakat bayar melalui perantara seperti juru tagih atau perangkat desa, mereka harus diberikan bukti pembayaran langsung saat itu juga, misalnya kuitansi resmi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan,” katanya.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Edi mendorong adanya inovasi digital, seperti pengembangan aplikasi pembayaran PBB yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat.

Ia meyakini pendekatan ini akan mendorong kesadaran warga dan mempercepat realisasi target pajak.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan perlunya verifikasi di lapangan terhadap objek pajak yang selama ini tidak sesuai kondisi terkini.

Banyak kasus ditemukan di mana tanah yang tercatat sebagai lahan kosong ternyata sudah berubah fungsi menjadi bangunan permanen.

“Jangan sampai data tidak diperbarui. Lahan kosong yang sudah dibangun harus diperiksa dan dikoreksi nilai pajaknya. Pemerintah harus aktif turun ke lapangan, bukan menunggu laporan,” tegasnya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Jember bisa mengambil langkah cepat, terstruktur, dan berbasis data dalam mengejar sisa target PAD hingga akhir tahun anggaran.