Didesak Puluhan Mahasiswa Soal Kondisi Politik Nasional, Ini Respon DPRD Jember

DPRD JEMBER – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember (AMJ) kembali mendatangi DPRD Kab. Jember, kemarin siang. (9 September 2025)

Dari Jalan Kalimantan hingga ke teras gedung, suara lantang mereka menggema: meminta wakil rakyat keluar dan benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat.

Di balik spanduk dan pengeras suara, tersimpan kegelisahan yang kian menebal. Mereka menilai, gelombang aksi di berbagai daerah bukanlah tanpa sebab.

Itu terjadi karena mereka anggap anggota DPR RI tidak punya empati pada rakyat. Ditambah sikap arogansi aparat dalam setiap aksi.

Kali ini mereka datang dengan sembilan tuntutan mendesak. Tak sekadar orasi, mereka mengultimatum DPRD Kab. Jember agar menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Tenggat waktu pun jelas: 1 x 24 jam.

“Ini bentuk konsistensi kami, AMJ, untuk kedua kalinya turun menyuarakan sembilan tuntutan. Komitmen yang ditandatangani dewan akan kami tagih. Jika tidak, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” ujar Azis, korlap aksi.

Massa meminta semua anggota DPRD Kab. Jember keluar. Mereka juga menanyakan sejumlah hal mendasar penyebab demonstrasi di berbagai daerah terus berlanjut. Massa ditemui langsung semua pimpinan dan sejumlah anggota.

Wakil Ketua DPRD Kab. Jember, Widarto, S. S, mengakui, ada masalah serius di tubuh partai politik secara nasional. Oleh karena itu, semua anggota DPRD Kab. Jember mendukung tuntutan massa mengenai reformasi partai politik dan revisi UU Pemilu.

Dia menyebut, dukungan itu bukan pencitraan melainkan juga empati kepada masyarakat.

“Kami tahu partai politik harus mereformasi diri. Ke depan, yang duduk di legislatif dan eksekutif harus kader yang mumpuni, bukan karena popularitas atau banyak duit,” katanya.

Namun di saat yang sama, ia juga meminta mahasiswa turut mengambil peran, yakni melalui pendidikan politik ke masyarakat. Sehingga  masyarakat dapat memilih pemimpin yang tepat di masa mendatang.

Meski DPRD Kab. Jember berulang kali menyatakan menerima tuntutan, Legislator PDIP itu menegaskan dewan punya keterbatasan, bahkan jauh dari ideal. Sering kali, kata dia, yang ada di permukaan berbeda dengan sebenarnya.

“Kami bukan dewa, tapi bukan berarti kami juga tidak tahu apa-apa. Kami belajar, kami berbenah, dan kami punya empati. Silakan hadir ke DPRD untuk memberikan masukan,” tegasnya.

Dia memastikan, semua tuntutan itu akan langsung disampaikan kepada pemerintah pusat.

Apalagi tuntutan itu menjadi komitmen bersama yang disetujui dan ditandatangani semua pimpinan dewan dan fraksi di DPRD Jember.

Widarto juga mengingatkan pentingnya kondusifitas di Kab. Jember. Sehingga seluruh aspek kehidupan dapat berjalan.

“Mari kita jaga kondusifitas Jember. Karena Ojek Online, UMKM, pedagang kecil hanya bisa berusaha kalau Jember kondusif,” ajaknya.