Ketua Fraksi Golkar Amanah DPRD Jember: Kalau Ingin Swasembada Pangan, Kebutuhan Pertanian Harus Dicukupi

DPRD JEMBER – Ketua Fraksi Golkar Amanah DPRD Kab. Jember, HM Holil Asy’ari, S. Ag., M.Pd.I., menegaskan bahwa keinginan pemerintah untuk swasembada pangan, layak diapresiasi dan harus didukung. Menurut Ra Holil, sapaan akrabnya, untuk meningkatkan ketahanan pangan, tidak semata-mata retorika tapi juga diiringi dengan usaha-usaha untuk meningkatkan produksi pertanian.

Usaha-usaha tersebut, kata Ra Holil, di antaranya adalah perbaikan irigasi. Sebab, tanaman pokok seperti padi, jagung, dan kedelai mesti membutuhkan air yang cukup. Jika kekurangan air, maka produksinya tidak akan maksimal, dan ujung-ujungnya yang rugi adalah petani.

“Makanya irigasi harus bagus, plengsengan jangan sampai rusak sehingga air mengalir lancar ke sawah,” ucapnya saat reses di Desa Balai Desa Mlokorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, Sabtu (30/8/2025).

Selain irigasi, akses jalan ke desa, bahkan ke area sawah juga harus ada. Ini penting agar alsintan dan saprodi seperti pupuk, mesin bajak sawah gampang masuknya. Jalan juga berfungsi untuk kelancaran mengangkut hasil panen dari sawah.

“Jadinya pengolahan tanah dengan teknologi modern jadi gampang kalau ada akses jalannya,” jelas Ra Holil.

Yang tak kalah pentingnya, bahkan terpenting adalah ketersediaan pupuk subsidi. Sejauh ini, lanjut Ra Holil, pupuk bersubsidi masih sering menjadi masalah. Tidak bisa dibantah bahwa masih banyak petani yang tidak kebagian pupuk bersubsidi. Kalaupun kebagian namun jauh dari cukup.

“Jadi kenapa pupuk (anorganik) subsidi selalu dibatasi, karena pemerintah menginginkan petani bisa beralih ke pupuk organik, itu idealnya. Tapi untuk saat ini petani belum sepenuhnya siap menggunakan pupuk organik. Maka pupuk subsidi tetap harus dicukupi. Jika tidak maka swasembada pangan sulit dicapai,” urainya.

Ra Holil menambahkan, swasembada beras, jagung, kedelai dan sebagainya terus digemakan di hampir setiap momentum kegiatan pertanian sehingga akhirnya swasembada pangan menjadi kesepakatan nasional. Tapi ketika kebutuhan pertanian tidak dicukupi, terutama pupuk bersubsidi, maka swasembada pangan hanya tinggal angan-angan.

“Kalau memang ingin swasembada pangan dicapai, satu kata yang pasti: kebutuhan pertanian wajib dicukupi,” ungkapnya.

Diakuinya bahwa Indonesia sebagai negara agraris adalah modal besar untuk mencapai swasembada pangan. Tapi faktanya, sampai detik ini Indonesia masih selalu mengimpor sejumlah hasil pertanian.

“Ternyata kita masih mengimpor banyak hasil pertanian, kedelai saja kita impor,” pungkasnya.

Dalam reses yang mengusung tema “Penguatan Infrastruktur Pertanian untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional” tersebut diikuti oleh puluhan tokoh masyarakat dan petani.