Fraksi PKB DPRD Jember Desak Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Hingga ke Pelosok Desa

DPRD JEMBER – Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kab. Jember, Nurhuda Candra Hidayat, menyuarakan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan yang selama ini dinilai masih terpinggirkan dalam skema pembangunan daerah.

Politikus yang akrab disapa Candra itu menyoroti masih banyaknya kawasan desa di Jember yang belum merasakan hasil pembangunan secara merata.

Ia menyebut, kondisi jalan di sejumlah desa masih jauh dari layak, bahkan ada yang belum pernah diaspal sama sekali.

“Masih banyak daerah pedesaan yang belum mendapatkan perhatian pembangunan. Kondisi jalan banyak yang rusak berat, ada juga yang belum pernah tersentuh pengaspalan,” ujar Candra, Sabtu, 6 September 2025.

Menurutnya, situasi ini seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, dan tidak dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah desa melalui dana desa.

Ia mencontohkan dua wilayah, yaitu Desa Curahkalong dan Desa Tugusari, yang mengalami minimnya pembangunan infrastruktur selama bertahun-tahun.

“Kita semua paham ada Dana Desa, tetapi jika semua pembiayaan infrastruktur diserahkan ke desa, tentu tidak akan mencukupi,” tegasnya.

Candra juga menekankan bahwa, buruknya akses jalan ke desa-desa berdampak signifikan terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.

Ia mengangkat contoh para petani kopi yang kesulitan mendistribusikan hasil panennya karena infrastruktur jalan yang tidak mendukung.

“Biaya logistik jadi mahal karena jalan rusak. Operasional meningkat, waktu tempuh lebih lama, dan ini otomatis memengaruhi harga jual produk petani,” jelasnya.

Ia menambahkan, potensi ekonomi dari sektor pertanian di desa-desa pinggiran sangat menjanjikan.

Misalnya, produksi kopi dari tiga desa bisa mencapai sekitar 2.000 ton dalam satu tahun. Jika dikalkulasikan dengan harga rata-rata Rp60 ribu per kilogram, maka nilai ekonomi yang berputar bisa mencapai Rp120 miliar.

“Ini bukti bahwa desa-desa tersebut memiliki peran besar dalam perputaran ekonomi lokal. Sayangnya, infrastruktur yang buruk menjadi hambatan utama,” tandasnya.

Candra pun mendorong pemerintah daerah agar lebih serius memberikan perhatian kepada wilayah pedesaan.

Ia berharap, pembangunan infrastruktur di pelosok dapat diprioritaskan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.***.