Pemerintah Diminta Gandeng Warga Lokal dalam Pembangunan Ekonomi Jember

DPRD JEMBER – Anggota DPRD Kab. Jember, Edi Cahyo Purnomo, menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan kepentingan masyarakat luas.

Menurutnya, pembangunan yang ideal harus memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mendukung keterlibatan sosial, serta memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan Kab. Jember yang akrab disapa Ipung itu menyampaikan bahwa pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi bagi warga.

“Pembangunan seharusnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Ipung saat ditemui pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Ia menekankan bahwa pembangunan yang baik harus mengedepankan tiga pilar utama: ekonomi, inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut aktif dalam proses pembangunan daerah.

“Karena itu, masyarakat harus dilibatkan secara langsung. Mereka punya hak menyampaikan aspirasi, memberi masukan, dan mengawasi jalannya pembangunan,” jelas Ketua Fraksi PDIP DPRD Kab. Jember tersebut.

Ia menerangkan, masukan masyarakat terkait pengembangan ekonomi yang dicanangkan pemerintah harus bisa melibatkan masyarakat.

“Tadi kami mendapatkan masukkan soal UMKM, kita tahu banyak sekali UMKM di Kab. Jember maka harus ada good will dari pemerintah agar bisa berkembang,” paparnya.

Terlebih lagi, Edi menegaskan untuk pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan harus memberdayakan investor lokal terlebih dahulu.

“Jika ini dilaksanakan, maka dampaknya sangat besar mulai dari serapan tenaga kerja hingga daya beli masyarakat akan meningkat,” tuturnya.

Di sisi lain, Edi juga menyoroti langkah pemerintah dengan menggratiskan pajak daerah di Jember, agar daya beli masyarakat terjaga.

“Ini sangat baik ya, karena bisa meringankan beban masyarakat dengan tidak meningkatkan pajak daerah,” ucapnya.

Meskipun begitu, pihaknya juga menekankan agar sektor pajak daerah lainnya yang tidak memberatkan masyarakat untuk bisa digenjot lagi dengan tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rapat terakhir bersama Dinas Pendapatan Daerah, Komisi C DPRD Kab. Jember menemukan bahwa masih ada potensi pajak yang belum diberdayakan secara optimal.

“Kami baru saja mengadakan rapat kerja dengan dinas terkait untuk membahas sektor-sektor pajak yang kontribusinya masih minim terhadap PAD,” ungkapnya.

Salah satu contoh aset yang disorot adalah Gunung Sadeng, yang menurutnya bisa menjadi sumber penerimaan daerah jika dikelola dan dikenai pajak secara tepat.

“Aset-aset milik daerah seperti Gunung Sadeng semestinya bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak pendapatan daerah, tentu dengan regulasi yang jelas dan adil,” tutupnya.