THR Guru Tahun 2025 Terlambat, Fraksi PKS Jember Ingatkan Jadi Bahan Evaluasi

DPRD JEMBER – Kesabaran para guru dalam menanti Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025, tidak sia-sia. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember telah menganggarkan dana cukup besar untuk diberikan kepada para guru dalam bentuk THR. Tidak tanggung-tanggung, Pemkab Jember mengalokasikan dana untuk THR guru sebesar Rp39,94 Miliar. Dana tersebut dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang saat ini tengah dibahas.

Memang, pencairannya terlambat. Seharusnya para guru menerima THR sebelum Lebaran tanggal 31 Maret 2025, yakni Idul Fitri 1446 Hijriah. Namun hingga kini mereka tidak pernah menerima THR. Sebab, THR baru dianggarkan tahun ini lewat skema Perubahan  APBD Tahun Anggaran 2025.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan agar keterlambatan serupa tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang. “Kami menilai bahwa keterlambatan ini perlu menjadi bahan evaluasi serius agar kejadian serupa tidak berulang, sebab guru adalah garda terdepan dalam pembangunan SDM di daerah,” ujar juru bicara Fraksi PKS, Nur Hasan saat menyampaikan Pandangan Umum  Fraksinya terhadap Nota Pengantar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 di gedung DPRD Kab. Jember, Sabtu 2 Agustus 2025.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PKS juga merespons baik peluncuran Program UHC sejak 1 April 2025. Menurut Nur Hasan, jaminan akses kesehatan tanpa hambatan finansial adalah wujud dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Kendati demikian, ia mendorong agar kualitas layanan kesehatan juga turut ditingkatkan, baik dari sisi fasilitas, SDM medis, maupun sistem layanan. “Agar program ini tidak hanya bersifat administratif, namun benar-benar substantif,” terangnya.

Nur Hasan juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan tanggap Bupati Jember Muhammad Fawait dalam merespon keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM akibat ditutupnya jalur Gumitir sehingga pengiriman BBM sempat terhambat. “Gerak cepat Gus Bupati menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam melayani dan melindungi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Ke depan, Nur Hasan berharap agar Pemerintah Kabupaten Jember mempersiapkan langkah-langkah strategis jangka panjang untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa ini sehingga tidak  lagi  menjadi  keresahan  masyarakat.  “Fraksi PKS siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” tukasnya.

Nur Hasan juga mengapresiasi langkah-langkah rasionalisasi anggaran dan efisiensi belanja yang telah dilakukan Pemkab Jember dalam rangka menekan besarnya defisit, termasuk penghitungan ulang belanja pegawai, pemanfaatan SiLPA yang tersedia, serta pengalihan anggaran dari pos-pos yang diperkirakan tidak terserap.

“Namun kami menekankan bahwa upaya tersebut harus dilakukan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tidak mengganggu pelayanan dasar publik,” pungkasnya.