Antisipasi Jangka Panjang Kemacetan Jalur Gumitir, Fraksi PPP Jember Minta JLS  Dirampungkan

DPRD JEMBER – Gerak cepat Bupati  Jember Muhammad Fawait dalam menangani kelangkaan BBM akibat penutupan jalur Gumitir memantik respons positif dari Fraksi Partai Persatuan pembangunan (PPP) DPRD Kab. Jember.

Juru bicara Fraksi FPP, Ikbal Wilda Fardana menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Bupati Jember atas respons cepat dan tepat melalui koordinasi intensif dengan PT Pertamina dan komitmen bersama menambah pasokan BBM serta memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada masyarakat mengenai stok BBM di setiap SPBU di wilayah Jember.

Walaupun demikian, Fraksi PPP merasa perlu untuk menyampaikan harapan agar ke depan dapat diambil langkah-langkah antisipatif yang lebih komprehensif guna mencegah terulangnya kejadian serupa.

“Fraksi PPP mendorong agar pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang menghubungkan Jember-Banyuwangi segera dirampungkan, karena bisa menjadi salah satu alternatif ketika terjadi kendala di jalur Gumitir dan Jalur Situbondo-Banyuwangi,” ujar Ikbal saat menyampaikan Pandangan Umum  Fraksinya terhadap Nota Pengantar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 di gedung DPRD Kab. Jember, Sabtu 2 Agustus 2025.

Menurut Ikbal, kelangkaan BBM yang terjadi di Jember beberapa hari yang lalu bukanlah fenomena biasa, melainkan akibat rantai masalah sistemik. Permasalahan ini merupakan dampak dari kemacetan di jalur Situbondo-Banyuwangi karena berkurangnya armada kapal yang beroperasi di pelabuhan Ketapang setelah terjadinya kecelakaan laut KMP Tunu Pratama Jaya.

Selain itu, jarak Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) cukup dekat dengan pelabuhan Ketapang, sehingga apabila terjadi kemacetan lalu lintas di sekitar pelabuhan Ketapang akan mempengaruhi pendistribusian BBM maupun LPG di Kabupaten Jember.

Hal ini juga diperparah dengan penutupan total jalur Gumitir yang selama ini menjadi urat nadi distribusi logistik, termasuk pasokan BBM dari Depo Pertamina Banyuwangi.

“Adanya pengalihan rute distribusi BBM melalui Surabaya dan Malang telah mengakibatkan keterlambatan pasokan, sehingga memicu antrean yang sangat panjang di sekitar 40 SPBU di wilayah Kabupaten Jember, yang tentunya berdampak pada terganggunya aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat,” urainya.

Dalam kesempatan itu, Ikbal juga menyoroti Program Universal Health Coverage (UHC) yang berlaku efektif per tanggal 1 April 2025. Katanya, Fraksi PPP sangat mendukung inisiatif itu sebagai langkah nyata untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat. Namun, Ikbal meminta penjelasan lebih detail tentang sumber pendanaan program tersebut, mekanisme pelaksanaannya, serta langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutannya.

“Kami juga berharap program ini dapat disosialisasikan secara masif kepada masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” pungkasnya.