DPRD Jember Minta BBPJN Beri Akses untuk Truk BBM Melintas di Jalur Gumitir

DPRD Jember Minta BBPJN Beri Akses untuk Truk BBM Melintas di Jalur Gumitir

DPRD Kab. Jember – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember meminta agar Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN), memberikan kelonggaran agar truk pengangkut bahan bakar minyak (BBM) untuk tetap bisa melewati Jalur Gumitir selama masa penutupan jalur tersebut. Penutupan total Jalur Gumitir yang mulai berlaku sejak 24 Juli 2025, telah menimbulkan kemacetan parah di jalur alternatif Pantura. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu distribusi BBM di wilayah Jember dan sekitarnya.

Ketua Komisi B DPRD kab. Jember, Candra Ary Fianto, S.T , mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi krisis energi jika kondisi ini terus berlangsung selama dua bulan. “Kalau dibiarkan, bisa memicu kelangkaan BBM di Jember. Solusi yang paling memungkinkan saat ini adalah memberikan akses khusus bagi truk BBM agar tetap bisa melintasi Jalur Gumitir, tentu dengan persetujuan BBPJN,” ujar Candra pada Jumat, 25 Juli 2025.

Menurut Candra, Depo BBM di Banyuwangi melayani distribusi ke sejumlah wilayah, termasuk Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo.  Jalur Gumitir selama ini menjadi rute utama pengiriman bahan bakar dari Banyuwangi ke Jember.  Alternatif pengiriman melalui Lumajang, lanjut Candra, justru menambah beban karena kemacetan dan jarak tempuh yang lebih jauh.

“Penutupan Jalur Gumitir telah menyebabkan antrean kendaraan mulai dari Baluran Situbondo hingga Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Ini menghambat distribusi lewat jalur Lumajang juga. Akibatnya, biaya pengiriman melonjak hingga tiga kali lipat,” jelasnya.

Candra mengingatkan bahwa Jember memiliki sekitar 40 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dengan kebutuhan pasokan harian antara 20 ribu hingga 30 ribu liter per SPBU. Keterlambatan distribusi, menurutnya, bisa memicu kepanikan di tengah masyarakat. “Kalau pasokan BBM tersendat, masyarakat akan kesulitan mendapatkan bahan bakar, dan itu bisa berdampak langsung terhadap roda perekonomian daerah,” katanya.

Meski demikian, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan pihaknya belum menerima laporan resmi dari Pertamina mengenai dampak penutupan Jalur Gumitir terhadap distribusi BBM. “Kami masih menjalin koordinasi dengan Pertamina untuk membahas langkah antisipasi, termasuk jika izin melintas dari BBPJN tak kunjung diberikan,” tambahnya.

Sebagai informasi, penutupan Jalur Gumitir berlangsung dari 24 Juli hingga 24 September 2025. Penutupan ini dilakukan untuk pekerjaan perbaikan jalan di kilometer 233.500, tepatnya di kawasan tikungan Mbah Singo.***