Jumlah Peserta MPLS Minim, DPRD Kabupaten Jember Desak Dinas Pendidikan Ambil Langkah Konkret

Jumlah Peserta MPLS Minim, DPRD Kabupaten Jember Desak Dinas Pendidikan Ambil Langkah Konkret

DPRD Kabupaten Jember – Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru di Kabupaten Jember telah resmi berakhir. Namun, pelaksanaannya tidak sepenuhnya berjalan ideal di semua sekolah. Salah satu sorotan datang dari pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 4 Tempurejo, Desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurejo, yang hanya diikuti oleh lima siswa. Hal ini menjadi perhatian serius Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kab. Jember, Edi Cahyo Purnomo, S. Sos. Ia menyebut kondisi tersebut mencerminkan persoalan serius dalam dunia pendidikan di wilayah pinggiran Jember.

“Saya baca di media cetak, jumlah siswa baru di SMP 4 Curah Nongko hanya lima orang saat MPLS. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya saat diwawancarai pada Senin, 21 Juli 2025. Menurut pria yang akrab disapa Ipung ini, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Jember perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh dan merancang solusi yang tepat. Salah satu langkah yang disarankan adalah pendekatan intensif kepada masyarakat sekitar sekolah.

“Dinas Pendidikan dan kepala sekolah perlu melakukan pendekatan langsung ke masyarakat. Jika kita lihat sejarahnya, sekolah negeri didirikan karena adanya aspirasi masyarakat, bukan semata inisiatif pemerintah,” jelasnya. Ipung menambahkan bahwa revitalisasi peran sekolah negeri, khususnya di daerah pelosok seperti Tempurejo, memerlukan kerja sama aktif antara pihak sekolah, UPT pendidikan, dan masyarakat.  Menurutnya, kunci utama untuk menghidupkan kembali antusiasme masyarakat adalah membangun kedekatan dan kepercayaan.

“Sekolah tidak boleh dibiarkan sepi. Kalau tidak segera ditangani, sekolah-sekolah di daerah pinggiran bisa makin terpuruk. Pemerintah dan kepala sekolah harus mengembalikan semangat masyarakat yang dulu mendorong lahirnya sekolah itu,” tegasnya. Ia menekankan bahwa menjaga eksistensi sekolah negeri bukan hanya soal angka pendaftar, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan akses pendidikan tetap terbuka dan merata di seluruh wilayah Jember.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, tidak menginginkan ke depan dalam satu sekolah jumlah guru lebih banyak dari siswa yang menempuh pendidikan. “Harus dipetakan berapa jumlah penduduk di sana, kemudian siswa di tingkat bawahnya. Sehingga langkah yang diambil terukur nantinya,” tutupnya.***