Dinilai Sebagai Program Inovatif, Fraksi PPP Minta Wadul Gus’e Diperluas Jangkauannya

Dinilai Sebagai Program Inovatif, Fraksi PPP Minta Wadul Gus’e Diperluas Jangkauannya

DPRD Kabupaten Jember – Program Wadul Gus’e yang diluncurkan beberapa waktu lalu oleh Bupati Jember Jawa Timur Muhammad Fawait, S.E., M.Sc ternyata sangat membantu masyarakat  sebagai saluran menyampaikan unek-unek maupun persoalan yang ada. Sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten Jember, juga memberikan dampak yang cukup bagus, yakni adanya peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) dengan kategori “Sangat Inovatif”. Karena itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik munculnya Wadul Gus’e sebagai sebuah inovasi yang brilian dalam menyerap keinginan masyarakat.

“Namun, inovasi harus diarahkan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik, terutama bagi masyarakat rentan. Wadul Gus’e perlu diperluas cakupannya dan disosialisasikan secara masif agar lebih banyak masyarakat yang terbantu,” ucap juru bicara Fraksi PPP, Ahmad Ibnu Baqir saat menyampaikan pandangan akhir fraksinya terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 di gedung DPRD Kabupaten Jember, Sabtu (4/7/2025) malam.

Selain itu, Fraksi PPP juga  menekankan pentingnya penguatan program prioritas dengan fokus pada dua aspek krusial. Pertama, program pengentasan kemiskinan harus secara inklusif menjangkau kelompok rentan termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan anak-anak melalui pendekatan yang terukur dan berkelanjutan. Kedua, perlu dibangun sinergi strategis antara BUMD Pangan dengan program Koperasi Merah Putih untuk menciptakan efisiensi, menghindari duplikasi program. “Serta memperkuat ketahanan pangan daerah melalui penguatan rantai pasok, peningkatan kapasitas petani lokal, dan optimalisasi penggunaan teknologi pertanian modern,” jelas Ibnu Baqir. Hal lain yang menjadi sorotan Ibnu Baqir adalah soal tata kelola birokrasi. Katanya, Fraksi PPP memandang penting perbaikan tata kelola birokrasi, dengan dua prioritas utama.

Pertama, penyelesaian persoalan tenaga honorer melalui pengadaan formasi P3K atau skema khusus untuk mencegah dampak sosial berupa pengangguran dan kemiskinan baru. “Kedua, percepatan digitalisasi pelayanan publik (e-government) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember,” urainya. Selain sejumlah sorotan di atas terkait dengan Raperda RPJMD, Ibnu Baqir juga menyoroti rendahnya belanja modal. Katanya, berdasarkan catatan Fraksi PPP, serapan belanja modal pada tahun 2024 hanya mencapai 71,31%, dan PAD belum mencapai target yang diharapkan.

Fraksi PPP mendorong Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi belanja modal dan menggali potensi PAD melalui sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM.  “Program seperti pengembangan Pantai Watu Ulo dan Pemandian Patemon harus dipercepat dengan melibatkan partisipasi masyarakat,” pungkasnya.