Pemantapan Koordinasi dan Kolaborasi Kunci Suksesnya Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jember

Pemantapan Koordinasi dan Kolaborasi Kunci Suksesnya Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jember

DPRD Kabupaten Jember – Walaupun Fraksi Partai Golkar Amanah menerima dan menyetujui Penetapan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 menjadi Perda, namun fraksi gabungan antara Partai Golkar dan PAN ini, mencatat beberapa saran agar  tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD ini dapat tercapai secara optimal.

Salah satu hal yang sangat penting adalah pemantapan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak terkait, baik itu masyarakat, dunia usaha, maupun sektor swasta. “Sinergi yang solid antara berbagai pihak akan menciptakan dampak yang lebih luas dan signifikan bagi pembangunan daerah,” ucap juru bicara Fraksi Partai Golkar Amanah, Agung Budiman, S.T. saat menyampaikan pandangan akhir fraksinya terhadap Raperda RPJMD tahun 2025-2029 di gedung DPRD Kabupaten Jember, Sabtu (4/7/2025) malam.

Selain pemantapan koordinasi dan kolaborasi, Fraksi Partai Golkar Amanah juga menyoroti sektor ekonomi. Kata Agung, untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM, diperlukan perhatian lebih terhadap akses permodalan bagi pelaku usaha kecil.  Juga, pengembangan produk-produk lokal yang berpotensi untuk diekspor juga bisa menjadi strategi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. “Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan program pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku UMKM agar mereka bisa lebih kompetitif dan berdaya saing di pasar lokal maupun internasional,” tambahnya.

Sedangkan di sektor kesehatan, selain diperlukan peningkatan kualitas pelayanan, perlu adanya peningkatan fasilitas khususnya RSD Balung dan RSD Kalisat, agar kedua rumah sakit tersebut naik kelas atau setara pelayanan dan fasilitasnya dengan RSD dr.Soebandi, sehingga bisa optimal dalam melayani masyarakat pinggiran kota. “Untuk RSD dr. Soebandi sendiri mohon dapatnya dikaji terkait lokasi yang kurang memadai dari segi penataan tempat, bangunan, parkir dan ruang hijau,” ungkapnya. Fraksi Partai Golkar Amanah meminta eksekutif agar fokus terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah. Kata Agung, peningkatan kapasitas birokrasi harus dilakukan secara berkesinambungan, dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Birokrasi yang baik akan menciptakan pelayanan publik yang lebih profesional dan efektif,” terangnya. Demi suksesnya realisasi program-program yang telah dirancang dalam RPJMD, hendaknya dapat dilengkapi dengan indikator yang jelas, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan yang transparan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. “Selain itu, mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah,” pungkasnya.