Program UHC Dinilai Tak Ada Pengawasan, Ini Usulan Fraksi Golkar Amanah DPRD kabupaten Jember

DPRD JEMBER – Program Universal Health Coverage (UHC) yang diluncurkan sejak tanggal 1 April 2025 merupakan program mercusuar yang cukup mengena. Program tersebut memastikan layanan gratis bagi warga ber-KTP  Jember di manapun membutuhkan layanan kesehatan.

“Patut didukung sebagai terobosan dalam memperluas akses kesehatan masyarakat,” ucap juru bicara Fraksi Golkar Amanah Suciati, SE., S.Pd. saat menyampaikan Pandangan Umum  Fraksinya terhadap Nota Pengantar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 di gedung DPRD Kab. Jember, Sabtu 2 Agustus 2025.

Walaupun demikian, Fraksi Golkar Amanah belum melihat adanya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan UHC. Eksekutif tidak menjelaskan mekanisme pengawasan dan keberlanjutan pendanaannya setelah tahun anggaran 2025, terutama mengingat tekanan defisit yang signifikan.

Oleh karena itu, Fraksi Golkar Amanah mengusulkan 3 hal.

1. Tinjauan Proyeksi Pendapatan dan Opsi Pembiayaan Alternatif

Perlu dilakukan kajian mendalam terhadap proyeksi pendapatan daerah dan opsi pembiayaan alternatif (misalnya optimalisasi PAD non- konvensional) untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

2. Perlindungan Ruang Dialog Publik

meskipun efisiensi belanja operasional diperlukan, ruang dialog publik melalui Musrenbang dan konsultasi dengan organisasi masyarakat harus dilindungi sebagai check and balance agar kebijakan tetap menyentuh akar persoalan rakyat.

3. Pembentukan Tim Pemantau Independen

Tim ini bertugas memastikan program UHC berjalan tepat sasaran tanpa mengorbankan sektor prioritas lain seperti pendidikan dan pengurangan kemiskinan,” jelas Suciati.

Dalam kesempatan tersebu, Suciati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Jember yang telah menunaikan komitmennya membayar THR guru senilai Rp39,84 Miliar yang sempat tertunda itu. “(itu) adalah contoh konkrit keadilan yang perlu dipertahankan,” ucapnya.

Suciati juga berharap agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini  benar-benar bernuansa kerakyatan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Setiap rupiah anggaran wajib mencerminkan suara rakyat, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD dan hasil Musrenbang, bukan hanya sekadar mengejar target fiskal teknis.

“Prioritas harus diberikan pada program yang langsung menyasar peningkatan kesejahteraan dasar, seperti penguatan infrastruktur perdesaan, penjaminan kualitas pendidikan inklusif, dan perlindungan kesehatan kelompok rentan,” pintanya.

Selanjutnya, Suciati  mendorong kolaborasi lebih erat antara eksekutif dengan legislatif dalam mengawal implementasi perubahan anggaran keuangan tahun 2025 ini. Katanya, transparansi realisasi belanja, pelaporan berkala, dan evaluasi dampak program menjadi kunci agar APBD tidak hanya “pro-rakyat” dalam naskah, tetapi juga dalam praktik nyata di lapangan.

“Dengan sinergi ini, kita dapat memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak mengalihkan fokus dari cita-cita kita bersama Jember baru Jember Maju,” pungkasnya.